PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai dengan DPA Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) harus memperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu hal yang ...

Saat ini kita sudah memiliki Big Data pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai diberlakukan wajib elektronik pada salah satu Perubahan Perpres PBJP era Perpres 54/2010 maka sebenarnya kita sudah punya Big Data. Pemanfaatan Big Data dilakukan dengan teknik Data Mining seharusnya dapat menjadi informasi ...

Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Perpres PBJP dengan Pengadaan Berkelanjutan. Yaitu melaksanakan PBJP dengan memenuhi aspek : a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; b. aspek sosial ...

Pertama-tama kita harus pahami dahulu Badan Usaha Milik Desa merupakan pelaku usaha milik Pemerintah Desa, secara filosofis kehadirannya sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara milik pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian mereka termasuk Pelaku Usaha, menyelenggarakan usaha, dan tidak termasuk sebagai penyelenggara Swakelola. Sehingga ...

Pertanyaan ini muncul dan bagus…. Karena informasi perlu disebarkan jadi perlu dijelaskan dengan sederhana. Sertifikasi ini harus yang resmi, jangan sampai ada yang belum paham dan memganggap kegiatan yang bertemakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus ada sertifikat nya, lantas hal ini dianggap “sudah sertifikasi”.   Tidak sekacau itu ya…. sertifikasi PBJ ...

Tahapan PBJP pada dasarnya terdiri dari tahapan : perencanaan persiapan pelaksanaan (pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima) Tahapan diatas dapat dilaksanakan pada Cara PBJP Swakelola dan/atau Swakelola. Jenis Kompetensi PBJP saat ini berkembang, termasuk Jenis Kompetensi (JK) Pengelola LPSE hingga JK Kepala LPSE (aturan baru LKPP). Namun JK untuk ...

Pada Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak, relatif sering tertukar antara : mengonsep rancangan kontrak; melakukan validasi rancangan kontrak. mengonsep rancangan kontrak pada dasarnya kita melakukan drafting dokumen kontrak beserta seluruh anatomi karakteristiknya seperti bentuk kontrak, jenis kontrak, klausul-klausul lingkup pekerjaan, cara pembayaran, ketentuan pemberian uang muka, pengakuan prestasi pembayaran, pihak yang ...

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi energi dan pariwisata hijau di Indonesia. Inpres ini memerlukan peran kepemimpinan ...

Kamus Kompetensi Teknis PBJ pada Jenis Kompetensi Perencanaan salah satunya menungut Indikator Perilaku untuk dapat mampu menyusun Harga Perkiraan. Harga Perkiraan yang menjadi konteks dalam Jenis Kompetensi Perencanaan ini terdiri atas : Rencana Anggaran Biaya pada saat Perencanaan Anggaran yang dilakukan bersamaan dengan Perencanaan Pengadaan; dan Harga Perkiraan Sendiri pada ...

secara garis besar ketentuan penyusunan spesifikasi teknis mencakup namun tidak terbatas pada : (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir berbasis identifikasi kebutuhan; (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau barang/jasa dalam katalog elektronik ...