Kontrak lumsum pada jasa konsultan selesai lebih cepat, apakah dapat diserahterimakan dan digunakan dengan segera? Atau menunggu waktu kontrak nya habis dulu? Jawaban singkat “boleh”. yang tidak boleh adalah markup waktu pelaksanaan pada saat persiapan untuk meningkatkan nilai HPS untuk pekerjaan yang harusnya singkat jadi lebih lama ...
Selengkapnya
🏗️ Penggunaan Jaminan Uang Muka untuk Kontrak Pengadaan 🎧 Pembuka Halo Sobat Pengadaan!Tahukah Anda bahwa uang muka dalam kontrak pengadaan bukanlah hadiah, melainkan pinjaman kerja awal yang harus dijamin pengembaliannya?Nah, di sinilah Jaminan Uang Muka berperan — sebagai pagar pengaman bagi negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki perlindungan dan ...
Selengkapnya
Secara official pada Era Perpres 12/2021 tidak bisa, hanya saja dahulu di Pemda saya dengan template Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Peraturan LKPP terdapaf klausul bisa PBJ secara Elektronik, saya menyadari bahwa klausul ini bukanlah klausul untuk menggunakan SPSE Pemerintah, tapi tidak mungkin kita membuat sebuah sistem pengadaan elektronik ...
Selengkapnya
Metode Pemilihan Pelaksana Penelitian berdasarkan Pasal 62 Perpres PBJP telah diatur dalam Pasal 62 ayat (4), yaitu terdiri atas : Hasil kompetisi; atau Penugasan. Perhatikan bahwa Penelitian adalah salah satu bagian dari “Pengadaan Khusus” Pelaksana Penelitian dapat berasal dari : Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; ...
Selengkapnya
Halo Sobat Pengadaan!Pernahkah Anda mendengar istilah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, atau jaminan pemeliharaan?Bagi yang sudah berkecimpung di dunia pengadaan, istilah ini tentu akrab di telinga. Tapi tahukah Anda, jaminan bukan sekadar formalitas. Ia adalah alat kontrol risiko, bentuk komitmen, dan jaminan tanggung jawab antara penyedia dan pemerintah. Bayangkan kita sedang ...
Selengkapnya
Pada era Perpres 16/2018 dan Perpres 12/2021 pasal 86 berisikan sebagai berikut : (1) Menteri/ kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga. (2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan ...
Selengkapnya
Ketentuan terkait Agen Pengadaan pada Perpres 46 tahun 2025 dituliskan sebagaimana terdapat perubahan pada Pasal 14 ayat (2) adalah sebagai berikut : Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK. Dengan demikian terdapat perubahan dari ketentuan ini yang sebelumnya dituliskan : ...
Selengkapnya
Pasal 26 ayat(7) Perpres 46/2025 berbunyi berikut : Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. Sebelumnya memang e-Purchasing tidak diwajibkan menyusun HPS, namun pada era Perpres 46/2025 ini penyusunan ...
Selengkapnya
Penghapusan istilah “Toko Daring” memang dihapuskan pada Perpres 46/2025, namun bukan berarti hilang dan menjadi dilarang ya, hal ini dikarenakan pada Pasal 72 Perpres 46/2025 masih menyiratkan adanya e-purchasing dengan “pembelian langsung” Pasal 72 (1) Katalog elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia atau pelaksana Swakelola, dan/atau ...
Selengkapnya
melanjutkan yang sudah dibahas sekilas pada artikel : https://christiangamas.net/peran-kelompok-kerja-pemilihan-dalam-perpres-46-tahun-2025/. Rancangan Peraturan LKPP terkait Katalog Elektronik mencantumkan salah satu pasal ayat yang bunyinya sebagai berikut : Pejabat Pengadaan/PPK/Pokja Pemilihan memilih metode E-purchasing yang akan digunakan mempertimbangkan hal antara lain: a. karakteristik pasar barang/jasa yang telah tayang dalam Katalog Elektronik; b. rencana ...
Selengkapnya