PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemilihan jenis kontrak adalah strategi krusial yang menentukan keberhasilan sebuah proyek. Salah satu yang paling sering digunakan dan memiliki karakteristik unik adalah Kontrak Lumsum. Mengapa kontrak ini begitu istimewa? Mari kita bedah dalam 2 menit. Apa Itu Kontrak Lumsum? Sesuai dengan regulasi, Kontrak ...

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, kita sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis. Terkadang, aturan yang kaku justru berpotensi menghambat tercapainya Value for Money atau efisiensi pengadaan. Di sinilah Professional Judgement (Penilaian Profesional) hadir sebagai kunci bagi para pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan) untuk mengambil keputusan yang inovatif ...

​Dalam tata kelola pemerintahan modern, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berdiri di atas dua pilar utama yang mengharuskan adanya navigasi hukum yang sangat hati-hati: tuntutan akan transparansi publik dan kewajiban untuk mematuhi pelindungan data pribadi. Seiring dengan evolusi regulasi dari Perpres 16/2018 hingga kerangka kebijakan pengadaan yang terus disempurnakan ...

Tata kelola pemerintahan tidak pernah beroperasi di ruang hampa. Dalam kacamata ekologi pemerintahan, birokrasi adalah organisme hidup yang terus-menerus bergesekan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Salah satu arena interaksi paling krusial—dan sekaligus paling rawan—adalah sektor Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah. Di sinilah denyut nadi pembangunan daerah ditentukan, namun di titik ini ...

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sering kali dipandang secara sempit hanya sebagai rutinitas administratif atau sekadar pemenuhan formalitas regulasi. Banyak yang lupa bahwa dalam ekosistem Supply Market, pemerintah bertindak sebagai salah satu konsumen terbesar (mega-buyer). Namun, untuk menjadi pembeli yang dihormati, efisien, dan mendapatkan nilai terbaik (Value for Money), instansi pemerintah ...

Dalam kajian ekologi pemerintahan, sistem tata kelola negara bukanlah sebuah mesin birokrasi yang kaku dan statis. Sebaliknya, ia adalah sebuah organisme hidup dan sistem terbuka yang secara proaktif terus berinteraksi dengan lingkungan internal maupun eksternalnya. Ketika transformasi digital merambah ke sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-Procurement), tantangan terbesar yang ...

Serapan anggaran rendah itu hanya efek permukaan yang terlihat saja. Ada masalah yang lebih mendalam disitu. Deteksi dini nya gampang, sepengalaman saya dalam keliling berbagai K/L/Pemda Apakah ada support system perlindungan hukum? Apakah ada support system advice? Kalo tidak ada, dan malah yang harusnya mensupport malah menjatuhkan, menyalahkan, dan turut ...

Dalam dunia bisnis, Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) bukan sekadar tentang logistik; ini adalah strategi untuk memastikan produk yang tepat sampai ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang efisien. Di sektor publik, khususnya dalam urusan penanganan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), paradigma ini ...

Apakah remunerasi dari Tenaga Ahli Konstruksi dibayarkan 100% kepada Tenaga Ahli? Jawabannya tidak. Bukan dibayarkan ke Tenaga Ahli, karena Badan Usaha Jasa Konsultansi juga menerima bagian, untuk Jasa Konsultansi  NonKonstruksi diatur di Keputusan Inkindo, untuk Jasa Konsultansi Konstruksi diatur dalam pada : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seringkali dihadapkan pada dilema saat mengeksekusi paket melalui E-Purchasing (Katalog Elektronik). Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: “Kapan kita harus menggunakan Mini Kompetisi, dan kapan kita boleh langsung menggunakan metode Negosiasi?” Belum lama ini, saya menerima konsultasi menarik ...