PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

    Obat merupakan salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan obat di unit pelayanan kesehatan, pemerintah mendorong melakukan pengadaan obat melalui sistem e-katalog dengan metode e-purchasing. Sistem ini dikembangkan oleh LKPP untuk memudahkan penyedia barang/jasa dan pengguna dalam kegiatan pemilihan dan pengadaan obat, alat kesehatan, dan ...

E-Purchasing itu metode pemilihan penyedia yang ada di perpres, bagi Pengadaan B/JL/PK. Hanya dikecualikan dalam menyusun HPS. Dalam era sekarang malah dianjurkan menyiapkan referensi harga, jadi tetap PPK perlu menyusun dokumen persiapan pengadaan. Pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi (B/JL/PK) pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan ...

  Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai dengan DPA Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) harus memperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu hal yang ...

Saat ini kita sudah memiliki Big Data pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai diberlakukan wajib elektronik pada salah satu Perubahan Perpres PBJP era Perpres 54/2010 maka sebenarnya kita sudah punya Big Data. Pemanfaatan Big Data dilakukan dengan teknik Data Mining seharusnya dapat menjadi informasi ...

Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Perpres PBJP dengan Pengadaan Berkelanjutan. Yaitu melaksanakan PBJP dengan memenuhi aspek : a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; b. aspek sosial ...

Pertama-tama kita harus pahami dahulu Badan Usaha Milik Desa merupakan pelaku usaha milik Pemerintah Desa, secara filosofis kehadirannya sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara milik pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian mereka termasuk Pelaku Usaha, menyelenggarakan usaha, dan tidak termasuk sebagai penyelenggara Swakelola. Sehingga ...

Pertanyaan ini muncul dan bagus…. Karena informasi perlu disebarkan jadi perlu dijelaskan dengan sederhana. Sertifikasi ini harus yang resmi, jangan sampai ada yang belum paham dan memganggap kegiatan yang bertemakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus ada sertifikat nya, lantas hal ini dianggap “sudah sertifikasi”.   Tidak sekacau itu ya…. sertifikasi PBJ ...

Tahapan PBJP pada dasarnya terdiri dari tahapan : perencanaan persiapan pelaksanaan (pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima) Tahapan diatas dapat dilaksanakan pada Cara PBJP Swakelola dan/atau Swakelola. Jenis Kompetensi PBJP saat ini berkembang, termasuk Jenis Kompetensi (JK) Pengelola LPSE hingga JK Kepala LPSE (aturan baru LKPP). Namun JK untuk ...

Pada Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak, relatif sering tertukar antara : mengonsep rancangan kontrak; melakukan validasi rancangan kontrak. mengonsep rancangan kontrak pada dasarnya kita melakukan drafting dokumen kontrak beserta seluruh anatomi karakteristiknya seperti bentuk kontrak, jenis kontrak, klausul-klausul lingkup pekerjaan, cara pembayaran, ketentuan pemberian uang muka, pengakuan prestasi pembayaran, pihak yang ...

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi energi dan pariwisata hijau di Indonesia. Inpres ini memerlukan peran kepemimpinan ...