PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Metode Evaluasi untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Berorientasi pada substansi konkrit, berbeda dengan proses Seleksi yang orientasinya pekerjaan yang intangible. Metode Evaluasi untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Sistem Nilai, Sistem Biaya Selama Umur Ekonomis, dan Harga Terendah. Pada sistem nilai yang dinilai adalah gabungan teknis dan biaya, Biaya Selama Umur ...

PBJ Dikecualikan termasuk dalam Skema PBJP Khusus, ruang lingkupnya : PBJP BLU/BLUD, yang berdasarkan anggaran BLU/BLUD yang dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pengadaan dari pimpinan BLU/BLUD Tarif yang dipublikasikan secara luas, misal BBM tarif nya sudah dipublikasikan luas bila beli di Pertamina lewat SPBU/APMS Praktik Bisnis yang sudah mapan, misal belanja ...

Mari kita lihat kelaziman di pasar….. dimana saja kita bisa membeli produk jasa konstruksi dengan menelusuri dan memesan? rumah/gedung yang sudah jadi dan kebetulan dijual katalog / brosur pameran untuk rumah yang memiliki tipe standar karena terbatas dengan yang umum nya seperti daftar diatas, agak kurang lazim bila kita ke ...

Kalau anggaran nya dalam RKA / DPA : A x 100 item x 1000000 = Rp.100.000.000 maka saat sebuah pengadaan disusun dengan informasi : harga barang : Rp. Xxx keuntungan : rp. Yyyy biaya transport : rp. Zzzz   maka HPS jangan berbentuk : harga barang : Rp. Xxx keuntungan ...

Tanzania Referensi : Public Procurement Act [CAP. 411 R.E. 2019] (parliament.go.tz) diatur di pasal 54 s.d 56 Mengharuskan peluang kerjasama bagi perusahaan asing (kemitraan) Menerapkan penggunaan tenaga kerja lokal pada pekerjaan yang berada pada ambang batas yang diharuskan/ketentuan karakteristik pekerjaan tertentu memberlakukan preferensi hingga 15% dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa ...

Salah satu kewajibannya adalah menandatangani surat pernyataan yang kontennya menyetujui hasil pemilihan dari Pokmil / PP.   setuju disini bukan cuma soal melihat kelengkapan dokumen atau telah terlaksana saja.   tapi termasuk tentang bagaimana cara pemilihan dilaksanakan.   surat tersebut harus di tanda tangani dan bermaterai.   jadi PPK perlu ...

Pagi pak, ijin mau bertanya pak. Apakah dalam Addendum diperkenan kan merubah koefisien didalam analisa? Perubahan ini didasari permohonan penyedia dan kondisi material dilapangan. Kami mengacu pada pasal 54 poin 1 angka 4.. kami menganggap perubahan koefisien itu masuk dalam spesifikasi teknis sehingga merubah koefisien itu diijinkan.. apakah benar demikian ...

Siapa Pengelola Pengadaan barang/Jasa ???? Pasal 1 angka 18a Perpres 12/2021: Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Aparatur Sipil Negara itu apa? ...

Pada Pasal 85 ayat (1) Perpres PBJP disebutkan sarana untuk penyelesaian sengketa kontrak adalah sebagai berikut : a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak –> diselenggarakan oleh LKPP dengan melalui skema rekonsiliasi, mediasi, dan dikenal dengan istilah Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP b. arbitrase –> dapat dilaksanakan melalui skema LPS LKPP atau ...

Mari kita lihat Pasal 69 Perpres 16/2018 beserta perubahannya di Perpres 12/2021 : (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. (2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung. Kemudian pasal berikutnya (pasal 70) menjelaskan hubungan SPSE dan ...