Pendahuluan Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan tentang “Toko Daring”, namun bentuk konkrit dari Toko Daring itu sendiri belum muncul, pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka di definisikan dalam ...
Selengkapnya
A.Pendahuluan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibuslaw) dibentuk untuk mewujudkan tujuan pembentuan Negara Indonesia yang di dalamnya menghadirkan Pemerintah Negara Indonesia yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan dalam hal ini perlu perubahan yang relatif “radikal” dalam melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ...
Selengkapnya
Download Pengadaan Kendaraan Karoseri
Selengkapnya
Download : Buku Kerja Manajemen Risiko
Selengkapnya
Banyak yang mengkritisi Pengadaan Barang/Jasa baik yang sifatnya transaksi maupun proyek di hasilkan terlambat, boros, atau keduanya. Hal ini teratribusi karena pada proses Pengadaan yang kurang baik dan manajemen proyek yang kurang baik. Permasalahan ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada sektor Publik (Pemerintah), namun faktanya bahwa dana publik memiliki beban ...
Selengkapnya
Menyusun Anggaran Biaya Terdapat dua metode yang cukup umum / paling dikenali dalam mengatur anggaran, dalam hal ini antara lain : 1. Memulai dari Nol Cara ini melakukan penyusunan anggaran dengan mengambil sudut pandang dari perkiraan yang dikembangkan dari asumsi berbasis permulaan yang dimulai dari apa yang menjadi biaya dan ...
Selengkapnya
Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah terdapat kewajiban sebagai berikut : Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% ...
Selengkapnya
Pendahuluan Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh terhadap keberadaan tata kelola Pemerintahan Daerah dan terdapat penegasan dalam Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices) berbentuk peraturan perundangan. Bahwa telah diterbitkan Peraturan sebagai berikut : Peraturan Menteri ...
Selengkapnya