PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Secara natural pasien di Rumah Sakit memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, sehingga sangatlah lumrah dalam Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Pemerintah / Rumah Sakit Swasta memiliki Fasilitas dan tenaga untuk memasak bahan makanan dengan demikian proses pengolahan makanan untuk makanan pasien adalah Swakelola. Namun Swakelola ...

Aplikasi SPSE adalah aplikasi untuk mengakomodir Pelaku Usaha dalam Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, siapa saja yang bisa menjadi Pelaku Usaha? Pasal 1 angka 27 dan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan ...

  Download dengan klik tulisan ini – Materi Pengadaan di Desa – Kampung

Pendahuluan Bagaimana kalau swakelola nya dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)? apakah dimungkinkan? bagaimana regulasinya? Pembahasan Swakelola Definisi Swakelola dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang terkahir kali dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat ...

Pendahuluan Dalam Lampiran Permendagri 77/2020 mengenai PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Disebutkan bahwa baik PA maupun KPA dalam melakukan perikatan pengadaan barang/jasa bertindak sebagai PPK, namun ada perbedaan dalam butir selanjutnya. Dalam halaman 13, angka 9 tertulis “PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh ...

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan skema Pengadaan Khusus berupa Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat diberikan relaksasi regulasi untuk percepatan dan penanganan yang mengingat sifat alamiah dari keadaan darurat yang berkaitan dengan keselamatan orang banyak. Oleh karena itu dalam proses pengadaan darurat di era Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang ...

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)  memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Pengadaan sendiri dengan tidak mengacu pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, walaupun boleh mengadopsi prosedur yang ada dalam Pemerintah, tapi tidak ada salahnya meniru proses e-Procurement yang lebih sederhana. ...

Pendahuluan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa : Metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. ...

Pendahuluan Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan tentang “Toko Daring”, namun bentuk konkrit dari Toko Daring itu sendiri belum muncul, pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka di definisikan dalam ...

A.Pendahuluan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibuslaw) dibentuk untuk mewujudkan tujuan pembentuan Negara Indonesia yang di dalamnya menghadirkan Pemerintah Negara Indonesia yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan dalam hal ini perlu perubahan yang relatif “radikal” dalam melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ...