E-Purchasing itu metode pemilihan penyedia yang ada di perpres, bagi Pengadaan B/JL/PK. Hanya dikecualikan dalam menyusun HPS. Dalam era sekarang malah dianjurkan menyiapkan referensi harga, jadi tetap PPK perlu menyusun dokumen persiapan pengadaan. Pengadaan barang/jasa/pekerjaan konstruksi (B/JL/PK) pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan ...

  Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai dengan DPA Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) harus memperhatikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Salah satu hal yang ...

Saat ini kita sudah memiliki Big Data pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sejak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai diberlakukan wajib elektronik pada salah satu Perubahan Perpres PBJP era Perpres 54/2010 maka sebenarnya kita sudah punya Big Data. Pemanfaatan Big Data dilakukan dengan teknik Data Mining seharusnya dapat menjadi informasi ...

Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 68 Perpres PBJP dengan Pengadaan Berkelanjutan. Yaitu melaksanakan PBJP dengan memenuhi aspek : a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut; b. aspek sosial ...

Sesuai amanat UU 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi, PP 14/2021, dan PP 8/2022 serta DPA Tahun 2024 maka Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Kutai Barat dengan melaksanakan Pembinaan serta Sertifikasi rumpun Jabatan ...

Pertama-tama kita harus pahami dahulu Badan Usaha Milik Desa merupakan pelaku usaha milik Pemerintah Desa, secara filosofis kehadirannya sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara milik pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian mereka termasuk Pelaku Usaha, menyelenggarakan usaha, dan tidak termasuk sebagai penyelenggara Swakelola. Sehingga ...

Pertanyaan ini muncul dan bagus…. Karena informasi perlu disebarkan jadi perlu dijelaskan dengan sederhana. Sertifikasi ini harus yang resmi, jangan sampai ada yang belum paham dan memganggap kegiatan yang bertemakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus ada sertifikat nya, lantas hal ini dianggap “sudah sertifikasi”.   Tidak sekacau itu ya…. sertifikasi PBJ ...

Ketika terjadi “penyanderaan” dan jalan keluar dari situasi administratif tersebut adalah memangkas apa yang seharusnya diterima orang lain sehingga jadi berkurang dan si penyandera itu yang mendapatkan keuntungan, maka telah terjadi “terorisme” dengan kewenangan yang dikenal dengan istilah “korupsi”. Karena kesamaan inilah makanya baik “terorisme” dan “korupsi” dinyatakan sebagai “kejahatan ...

Permasalahan saya ketika menempati kantor baru adalah printer menampilkan pesan error “Initial Ink Charging is not complete” pada Printer di ruangan saya, pesan ini muncul pasca saya akan melakukan proses pencetakan dan dokumen tidak kunjung tercetak, malah muncul dialog window yang menampilkan pesan error tersebut dan meminta saya membaca buku ...

Di dorongnya : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Massif nya dukungan Pelaku Usaha agar masuk dalam Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Kemudahan pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Pengintegrasian layanan pada generasi terbaru pelayanan terpadu satu pintu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dll merupakan upaya Pemerintah untuk menghadirkan ...