Downloiad di : Sosialisasi Perpres 12 Th 2021 + Matriks Komplit
SelengkapnyaMateri Sosialisasi Peraturan Pengadaan pada tanggal 28 Juni 2021 – Mudjisantosa Training and Consulting di Samarinda
Christian
Dokumentasi : Sosialisasi Peraturan PBJ & Pelatihan membuat HPS – Mudjisantosa Training and Consulting 28-29 Juni 2021 di Samarinda
Pencantuman uang muka pada rancangan kontrak
Rancangan kontrak dan ketentuan uang muka erat kaitannya, karena berkaitan dengan uang muka dimana ketentuannya termuat dalam Pasal 29 ayat (3) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 sebagai berikut : Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Apa sih guna uang muka, dalam Pasal 29 ayat ...
SelengkapnyaApa Kabar Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat?
dalam kondisi berkepanjangan pandemi seperti ini, perilaku panic buying untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terjadi dan menyebabkan harga barang/jasa fluktuatif dengan relatif sadis…. apa kabar pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan kondisi darurat? Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Perpres 16/2018 termasuk dalam Pengadaan Khusus. Pengadaan Khusus tidak bisa diukur ...
SelengkapnyaPerubahan definisi ketentuan e-Purchasing dan Pengaruhnya pada proses penyusunan HPS
Dulu, pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 35 Pasal 1 disebutkan : Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E–purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 ...
SelengkapnyaApakah PerLKPP 12/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa mencabut Permenpupr 14/2020?
Santer terdengar kebisingan bahwa dengan berlakunya PerLKPP 12/2021 tidak mencabut Permenpupr 14/2020,konon katanya untuk selain konstruksi saja yang menggunakan PerLKPP 12/2021 karena PerLKPP 12/2021 menggantikan PerLKPP 9/2018. Lebih lanjut lagi ada yang mempermasalahkan kewenangan LKPP, kok bisa LKPP mencabut aturan Menteri? dan sebagainya? Kebisingan ini tidak perlu terjadi bila kita ...
SelengkapnyaFormat Kontrak Swakelola
Swakelola merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelengaraannya sebagai wujud mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan cara Swakelola berdasarkan angka 23 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ...
SelengkapnyaTender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) yang dimaksud Tender adalah : Angka 36 Pasal 1 Perpres ...
SelengkapnyaApa yang baru dari aplikasi katalog?
Berdasarkan pengalaman hari ini bertransaksi katalog elektronik, beberapa hal baru yang saya alami adalah : Komoditas masing-masing hanya 1 harga, walau berbeda penyedia. Misal PC Merek X, harga display katalog Rp20.000.000/unit, maka item tersebut menjadi harga tertinggi yang perlu dinegosiasi untuk semua penyedia. Ketika memilih barang, maka baru muncul nama ...
SelengkapnyaPengadaan DAK pada Obat-Obatan Wajib Katalog tapi tidak tersedia, gimana?
Pendahuluan Peraturan atau Juknis terkait Pengadaan Obat-Obatan merekomendasikan dengan narasi Mewajibkan Katalog Elektronik. Ketika Katalog elektronik tersedia hal ini jadi mudah, tapi bila tidak, bagaimana? Pembahasan Mari kita cermati sama-sama kewajiban e-Purchasing melalui Katalog dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali ...
Selengkapnya