Sanggahan mengenai ketidakpuasan atas pengumuman pemenang proses pemilihan penyedia ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan. Bagaimana dengan Sanggah Banding? Pertama, Sanggah Banding adalah proses yang eksklusif untuk proses tender pada Pekerjaan Konstruksi, hal ini disebutkan di ayat 2 pasal 50 Perpres 12/2021. Dalam Tender Pekerjaan Konstruksi terdapat proses untuk Sanggah Banding, ...

Ini lucu, dan terjadi. Satu personel ditawarkan dalam satu proses tender paket yang sama oleh dua Pelaku Usaha, apakah digugurkan dua-duanya? tentu tidak, wajib diklarifikasi dulu. Klarifikasi saat ini bisa dilakukan secara daring, pelaku usaha diklarifikasi dan dipertemukan, jangan lupa direkam, ketika dikonfrontasikan pasti akan terlihat mana yang sebenarnya memiliki personil sebagai ...

Cakupan Ruang Lingkup Perpres 12/2021 sampai dimana? Apakah mencakup APBN/APBD saja? atau hingga BUMN atau BUMD atau APBDes? Jawabannya ada di Pasal 2 : Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran ...

 Tautan Google Form Soal Latihan :  https://forms.gle/CgFdEtR11J6KrcHs9 Tautan Video Youtube : Pembahasan 90 Soal PBJ Tk Dasar – YouTube

Pembahasan Latihan Soal PBJ Tk. Dasar – YouTube

Pekan ini RKPD dijadwalkan selesai. Selanjutnya berdasarkan Perpres 12/2021 dengan memperhatikan Pasal 18, perlu dilakukan proses Perencanaan Pengadaan. PA/KPA bersama PPTK dalam kaitan tugasnya sebagai PPK perlu melakukan identifikasi kebutuhan yang menghasilkan identifikasi PBJ tahun berikutnya. Sejak sekarang. Distribusikan beban kerja Perangkat Daerah beserta Unit Organisasi dengan memperhatikan jenis pengadaan, ...

Perhatikan cara Pengadaan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) disebutkan melalui swakelola dan / atau penyedia, artinya bisa sebuah pekerjaan dilakukan dengan swakelola dan penyedia untuk menghasilkan barang/jasa hingga serah terima. Proses Pengadaan non konsultasi berdasarkan pasal 38 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan metode pemilihan e-purchasing. sebut saja sebuah ...

Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendeskripsikan Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ...

ruang lingkup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sudah diatur di Pasal 18 Perpres Pengadaan khususnya di ayat (1), meliputi : Identifikasi Kebutuhan dengan keluaran berupa Identifikasi Pengadaan Menetapkan Jenis Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan potensi pengadaan terintegrasi sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 3 ayat (2) Menetapkan Cara Pengadaan sebagaimana ...

Perbedaan Keadaan Kahar dan Pengadaan Khusus untuk Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat, dapat dijelaskan sebagai berikut : Sifat dan Kondisi : Pengadaan Penanganan Keadaan Darurat :Penanganan mendesak menyangkut keselamatan banyak orang (Pasal 59 ayat (1) dan PerLKPP 13/2018) Keadaan Kahar  :Diluar kehendak yang sifatnya berhubungan dengan kontrak (Pasal 1 angka 52 ...