Ahli Pengadaan Pemerintah Menciptakan Nilai Tambah, Bukan Sekedar Efisiensi Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu aktivitas penting dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). PBJP berperan dalam membiayai kegiatan pemerintah, seperti penyediaan barang dan jasa publik, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. ...

Persekongkolan tender adalah salah satu bentuk pelanggaran persaingan usaha yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Persekongkolan tender dapat mengakibatkan harga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi tidak wajar, kualitas barang dan jasa yang diberikan menjadi rendah, dan inovasi dan efisiensi yang diperlukan menjadi terhambat. Jika kita mengetahui adanya persekongkolan tender ...

telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut : (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Jaminan Penawaran ...

Salah satu tahapan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah serah terima barang/jasa dari penyedia kepada pemerintah. Serah terima barang/jasa merupakan bukti bahwa penyedia telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, dan pemerintah telah menerima barang/jasa sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan waktu yang disepakati. Serah terima barang/jasa juga merupakan dasar untuk melakukan ...

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu kegiatan penting dalam penyelenggaraan negara, karena berkaitan dengan penggunaan anggaran publik, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ, pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. SPSE merupakan salah satu bentuk ...

apakah deviasi terhadap waktu dalam berkontrak pengadaan barang/jasa pemerintah wajib di kenakan daftar hitam? Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021, deviasi terhadap waktu dalam berkontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan sanksi daftar hitam jika memenuhi salah satu kriteria berikut: melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan ...

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kompetitif, serta mengutamakan kepentingan umum dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK) serta produk dalam negeri. Untuk mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah telah ...

Saat ini para ASN sudah diberi kemudahan untuk melakukan tindakan berusaha sebagai pelaku usaha di kehidupan sehari-hari…. Misal sebagai ASN kita dapat melakukan pembukaan jasa cuci kendaraan, sekali cuci kita dapat mengenakan tarif Rp50.000 tanpa harus melakukan analisa, ikuti saja harga pasar dan beres. Di Pemerintahan tempat tugas kita keseharian ...

  Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi atau proyek tertentu. Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kompetitif. Salah satu aspek penting dalam pengadaan barang/jasa adalah pemilihan jenis kontrak yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan ...

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk Produk Adalah sebagai berikut : Merek Teknis Komposisi Sampel Standard Fungsi untuk produk alat musik seperti Seruling yang sudah memiliki merek ternama dan kita memang akan menggunakan merek tersebut kita dapat menggunakan spesifikasi dengan langsung menyebutkan merek, akan lebih baik bila sudah terdapat standar ...