Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia adalah pilar fundamental dalam administrasi publik, berperan sebagai instrumen vital untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai landasan konseptual, prosedur, serta tantangan sistemik yang dihadapi PBJP. Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun ...
SelengkapnyaChristian
Gratifikasi Itu Bukan Hadiah Biasa: ASN Berintegritas, ASN yang Menolak!
Dalam keseharian sebagai aparatur sipil negara, sering kali kita dihadapkan pada situasi yang tampak “sepele”—diberi oleh-oleh setelah rapat, dikirimi hampers saat hari raya, atau ditraktir makan setelah penandatanganan kontrak. Tapi satu hal penting harus selalu diingat: tidak semua pemberian adalah hadiah yang pantas diterima. 🎯 Apa Itu Gratifikasi? Gratifikasi adalah ...
SelengkapnyaMateri Kegiatan Pada UKPBJ Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu – 25 s.d 26 Juni 2025
Materi Hari 1 (Perangkat Daerah) dapat diunduh dengan klik disini : KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH MATERI HARI 1 Materi Hari 2 (Pemerintah Desa) dapat diunduh dengan klik disini : KLIK DISINI UNTUK MENGUNDUH MATERI HARI 2
SelengkapnyaBelajar Perpres 46/2025 – Part 5
Belajar Perpres 46/2025 – Part 4
Belajar Perpres 46/2025 – Part 3
Belajar Perpres 46/2025 – Part 2
Belajar Perpres 46/2025 – Part 1
Konsolidasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025)
Disclaimer : Dokumen ini bukan konsolidasi yang digagas secara kelembagaan resmi baik LKPP maupun Pemerintah Daerah tempat penulis bekerja, konsolidasi Perpres PBJP ini merupakan inisiatif pribadi dan tidak bersifat dokumen kenegaraan atau peraturan perundangan resmi, setiap orang dapat dengan bebas menyebarluaskan file PDF ini tanpa dipungut biaya, dalam hal terdapat ...
SelengkapnyaPBJ Pemerintah Desa sebagai Pengadaan Khusus
PBJ Desa pada era Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan pada era Perpres 16/2018 sampai dengan Perpres 12/2021 belum termasuk dalam aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan semakin meningkatnya APBDesa tentunya pengaturan belanja pemerintah desa mengalami eskalasi, dengan ditetapkannya Perpres 46/2025 yang merupakan perubahan kedua Perpres 16/2025 PBJP Desa menjadi termasuk dalam ...
Selengkapnya