Tidak dilarang ketika kita mendorong sebanyak-banyaknya penyedia untuk masuk katalog elektronik lalu kita melakukan epurchasing untuk berbelanja dengan penyedia katalog tersebut. Yang dilarang itu kita mendorong penyedia masuk katalog elektronik lalu melakukan epurchasing dan pada saat pembayaran meminta kickback/pemenuhan kepentingan pribadi.
Selengkapnya
Pasal 91 ayat (1) huruf d : Ketentuan lebih lanjut mengenai: strategi pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A dan Pasal 20B; (Kebijakan SBO) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga. Saat ini belum terdapat penetapan Kebijakan, sehingga bila akan menerapkan strategi ini sebaiknya perhatikan ketentuan : PA dapat menggunakan kewenangan ...
Selengkapnya
Pada era dimana Pos Pelayanan Terpadu menjadi bagian dalam pembangunan sebagai garda terdepan yang memiliki fokus pada 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya adalah Pekerjaan Umum, tentunya pada Pemerintahan maupun Pemerintahan Daerah tidak semua hal harus diletakkan pada Satuan Kerja Kementerian maupun Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ...
Selengkapnya
Secara teknis menggabungkan pengadaan sejenis untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien itu mudah, dapat di baca di materi ini : yang rumit itu adalah menggalang dukungan dari stakeholder, mereka yang memiliki kegiatan / paket pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan demikian konsolidasi ini memerlukan faktor leadership dalam pelaksanaannya. Karena menghadapi ...
Selengkapnya
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia adalah pilar fundamental dalam administrasi publik, berperan sebagai instrumen vital untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai landasan konseptual, prosedur, serta tantangan sistemik yang dihadapi PBJP. Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun ...
Selengkapnya
Disclaimer : Dokumen ini bukan konsolidasi yang digagas secara kelembagaan resmi baik LKPP maupun Pemerintah Daerah tempat penulis bekerja, konsolidasi Perpres PBJP ini merupakan inisiatif pribadi dan tidak bersifat dokumen kenegaraan atau peraturan perundangan resmi, setiap orang dapat dengan bebas menyebarluaskan file PDF ini tanpa dipungut biaya, dalam hal terdapat ...
Selengkapnya
PBJ Desa pada era Perpres 54/2010 beserta perubahannya dan pada era Perpres 16/2018 sampai dengan Perpres 12/2021 belum termasuk dalam aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan semakin meningkatnya APBDesa tentunya pengaturan belanja pemerintah desa mengalami eskalasi, dengan ditetapkannya Perpres 46/2025 yang merupakan perubahan kedua Perpres 16/2025 PBJP Desa menjadi termasuk dalam ...
Selengkapnya