PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Remunerasi Tenaga Kerja Konstruksi Jenjang Jabatan Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi

swakelola tipe i dan tenaga ahli

Pada diktum KESEMBILAN dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi disebutkan : Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal: a. ...

Selengkapnya

2 Langkah untuk menanggulangi Risiko dan Dampak Kegagalan Pasar dalam Melakukan Proses Pengadaan

Pemilihan Penyedia

Risiko dan Dampak Kegagalan Pasar dalam Melakukan Proses Pengadaan Proses Pemilihan Penyedia menjadi hal yang “bising” dan seringkali menjadi fokus, padahal proses Pemilihan Penyedia bukan satu-satunya hal dalam Pengadaan, Proses Pemilihan Penyedia adalah hal yang sifatnya merupakan kelanjutan dari proses Persiapan Pengadaan yang dilaksanakan oleh PPK, kegagalan dalam menjamin mutu ...

Selengkapnya

6 Langkah yang perlu dilaksanakan dalam Pengadaan Outsourcing menyikapi penghapusan Tenaga Honorer

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/m.sm.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan penerapan UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Tujuan dari Surat Edaran ini mendudukkan ...

Selengkapnya

Pengumuman Katalog Lokal UKPBJ Kutai Barat

0e7fc4d5 9a75 474c a877 aa05db3ce92c

Salam Pengadaan Halo para Pelaku Usaha di Kab. Kutai Barat ada Info penting nih, dan Kesempatan Emas pula untuk bergabung menyadi penyedia di E-Katalog Lokal Kabupaten Kutai Barat !! Beberapa Komuditas sudah tersedia niihh . . 1. Pengumuman Pendaftaran Penyedia Makanan dan Minuman Kabupaten Kutai Barat https://tinyurl.com/daftarkatalogmakanminumkubar 2. Pengumuman Pendaftaran ...

Selengkapnya

2 Hal yang perlu diterapkan agar Pengadaan Pemerintah lebih ramah terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

umk koperasi

Seringkali Pelaku Usaha UMK-Koperasi tidak tertarik mengikuti Pengadaan Pemerintah, dalam rangka menyukseskan amanat UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 2/2022 untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri dalam kaitannya yang diperoleh dari UMK-Koperasi. Peraturan sudah ada sejak lama berkaitan dengan keberpihakan UMK-Koperasi, platform perdagangan juga sudah banyak, namun penilaian ...

Selengkapnya

Ini pentingnya dokumentasi video saat pengiriman barang/jasa

video kamera

Jasa ekspedisi/kurir saat ini sudah ada banyak yang dapat mengakomodir proses pengiriman, proses pengiriman barang/jasa saat ini dapat memanfaatkan jasa dari penyedia jasa ekspedisi tersebut untuk mengirimkan barang dari pelaku usaha kepada pemesan barang/jasa, dalam hal ini barang/jasa pada saat proses pengiriman perlu di dokumentasikan dalam bentuk video sebagai upaya ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?