PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Saya pernah mendapat pertanyaan, semula pertanyaannya adalah terkait penganggaran dalam penyusunan DPA-SKPD, ada sebuah proses pengadaan pembangunan jalan, sebagai obyek masuk dalam Belanja Modal karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun anggaran, namun penanya meminta bagaimana caranya agar dapat dimasukan dalam belanja Barang/Jasa biasa? Saya bertanya balik, kenapa kok begitu? ...

Setelah Penetapan Pemenang, PPK menetapkan SPPBJ, saat SPPBJ diterbitkan dilakukan penandatanganan kontrak, karena saat ini pandemi, maka berkontrak bisa dilakukan secara non-tatap muka atau desk to desk, cukup berkirim-kiriman dokumen, Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan kemudian diklarifikasi, kemudian sebagaimana tahapan kontrak yang baik dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau untuk konstruksi dikenal ...

Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019); Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) Peraturan Lembaga ...

Saat ini sudah hadir PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Pengadaan, peraturan tersebut bisa di download disini : Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin dari Peraturan tersebut adalah memberikan Pembinaan pada Pelaku usaha dalam 4 rupa, yaitu : Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha; Pemberian Dukungan; ...

Sebut saja terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang kontrak melalui penyedia tidak dilakukan dengan cara semestinya, baik pada tahapan perencanaan maupun persiapan ataupun pelaksanaan pemilihan, kontrak berhasil dengan baik dan pekerjaan selesai, namun belakangan baru diketahui tahapan sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, apakah hasil kontrak ini dapat dibayarkan? Karena sudah ...

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini adalah : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinyakecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatansuatu hal tertentu;dansuatu sebab (causa) yang halal. artikel berkaitan tulisan diatas dapat dibaca disini : Hukum Perdata, Keabsahan perikatan, dan Kaidah Hukum Sebagai PelindungFinalisasi ...

Hari ini cukup viral sebuah paket tender cepat pada instansi vertikal Pemerintah Pusat yang karena aspirasi masyarakat akhirnya dibatalkan. Mengapa hal ini terjadi? Artikel terkait dengan case yang saya sebutkan diatas berkaitan cukup erat dengan artikel : Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip pengadaan Mengapa Masyarakat diberikan kanal pengaduan dalam proses ...

Perubahan Perpres 54/2010 beserta seluruh perubahannya menjadi Perpres 16/2018 beserta seluruh perubahannya seringkali di media massa terkenal dianggap sedangkal “dulu istilahnya” Lelang, sekarang Lelang itu disebut “Tender”. Kemudian proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seringkali disebut “Tender”. Keterbukaan informasi dan kebebesan menyuarakan pendapat serta kebebasan membuat berita di era keterbukaan informasi ini ...

Pengadaan Barang/Jasa selain PBJ Pemerintah ada sektor PBJ lain yang bisa kita amati berkaitan dengan kesempatan bagi UMKM. Tentunya tidak lepas dari ingatan kita bersama-sama, bahwa saat rilis BeLa Pengadaan bagi Pemerintah, turut hadir juga Pasar Digital (PaDi) BUMN yang merupakan portal belanja pada UMKM. Dari berita yang disuarakan Detik ...

Pada Pasal 10 Perpres Pengadaan disebutkan bahwa KPA memiliki kewenangan untuk menjawab Sanggah Banding pada Tender Pekerjaan Konstruksi, muncul beberapa pertanyaan yang bisa timbul dalam pelaksanaan. Bila dalam sebuah Satker K/L atau Perangkat Daerah Pemda tidak menetapkan/tidak ada KPA, siapa yang menjawab? Mari kita ingat bagaimana hadir nya seorang KPA, ...