PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Swakelola Tipe II menjadi satu-satunya Tipe Swakelola yang memerlukan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dalam pelaksanaannya. Dokumen ini perlu diperhatikan berbeda dengan Kontrak Swakelola ya! Jadi tahapannya adalah MoU dulu, baru Kontrak Swakelola, itupun hanya di Swakelola tipe II. Untuk case nya, berikut adalah contoh : Rencana Perangkat Daerah kami ...

Beberapa tulisan saya terkait PjPHP/PPHP : PjPHP/PPHP pada Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Perpres 16 tahun 2018 kok dirancang menjadi dihapuskan? Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) PBJ tanpa PjPHP/PPHP PjPHP/PPHP yang dihapus dan serah terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen PjPHP/PPHP dihapus, gimana? Ketika PjPHP/PPHP dihapuskan ...

Masih berkaitan dengan artikel ini : Perubahan Kontrak dan Penambahan item baru (http://christiangamas.net/perubahan-kontrak-dan-penambahan-item-baru/)   Yang melakukan proses ini adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan NEGOSIASI TEKNIS. Hanya saja untuk mendapatkan independensi dan prinsip akuntabilitas, sebaiknya Pokmil/PP yang melakukan adalah yang berbeda dari proses pemilihan penyedia sebelumnya. Demikian.

Pasal 54 ayat (1) Perpres Pengadaan mengatur Perubahan Kontrak dalam lingkup : menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan. ketentuannya adalah maksimal perubahan tersebut berdampak pada nilai kontrak akhir 10% dari kontrak awal. PerLKPP ...

Kemampuan serap/toleransi risiko tiap orang berbeda-beda, ada case sebagai berikut : Kami masih di Dinas X, jadi permasalahannya ada satu produk yg tidak sesuai dengan spek terkait tanggal kadaluarsanya dan hal tsb karena memang dari importir tunggalnya bahwa semua produk tersebut yg beredar di Indonesia sama semua masa berlakunya dan ...

Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang melalui Kelompok Kerja Pemilihan memiliki sifat : kompetitif dan/atau memerlukan klarifikasi negosiasi teknis. Kompetitif dan (mungkin) memerlukan klarifikasi / negosiasi teknis diantaranya tender/seleksi; memerlukan klarifikasi / negosiasi teknis contohnya Penunjukan Langsung Pada Pasal 45 Perpres PBJ Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Bersifat Kompetitif Melalui Kelompok ...

Karena diatur di Permendagri 77 / 2020 bahwa dalam hal melakukan perikatan, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK dan dalam hal Perangkat Daerah tidak menunjuk adanya PPK diluar PA/KPA karena memang tidak diperlukan, bagaimana transaksi e-Purchasing melalui Katalog? Pertanyaan tersebut kurang lebih bunyinya sebagai berikut : Slmt siang pak C Permisi ...

Tanya : Izin bertanya Pak, untuk Paket Pekerjaan yang masuk kategori Pengadaan Barang (99% pengadaan barang + 1% pembuatan interior) apakah diperlukan jasa konsultan pengawas? Jawab : Bergantung pekerjaannya, misal pengadaan Video Wall yang merupakan pengadaan barang, dengan rangka yang terstandar bracketnya dan instalasi dapat dilakukan dengan perangkat bracket standar ...

Pelaku Usaha yang diundang berdasarkan setting parameter bergantung pada proses kegiatan barang/jasa yang dilakukan pemilihan penyedia menggunakan tender cepat sebagai metode pemilihan penyedianya. Artinya Tender Cepat untuk segmen pelaku usaha kecil dapat terundang di sebuah paket tender cepat untuk usaha kecil dan sebaliknya berlaku hal yang sama dengan non-kecil. Dapat ...

Dalam proses tender/seleksi terdapat Dokumen Pemilihan yang dibuat berdasarkan Model Dokumen Pemilihan. Saya baru-baru ini mendapatkan telepon dari Pelaku Usaha yang gugur administrasi. Karena itu saya ditanya seandainya melakukan sanggah banding, peluangnya gimana? Saya tidak hafal bentuk MDP, dan saya hanya mendapat konsultasi via telepon dan tidak membaca dokumen pemilihan, ...