Secara default Bentuk Kontrak E-Purchasing adalah “Surat Pesanan”. Format dari Surat Pesanan dapat diunduh dari aplikasi Katalog Elektronik, substansi nya sederhana karena E-Purchasing adalah kontrak yang tidak rumit menyesuaikan proses pengadaannya yang juga tidak rumit. Namun kadangkala kita perlu mendetilkan unsur-unsur kontrak dalam hal pelaksanaan kontrak barang/jasa di katalog elektronik ...
Selengkapnya
bila terdapat permasalahan seperti : Inakurasi HPS pada Paket A Inakurasi HPS pada Paket B Kegagalan Tender pada Paket X Inakuasi HPS pada Paket C Kegagalan Tender Pada Paket Y Maka penilaian risiko dari aspek frekuensi kekerapan dihitung dari peristiwa-peristiwa tersebut sebelum masuk Risk Register. Event / Peristiwa berbeda dengan ...
Selengkapnya
Secara level Strategis dan Operasional tidak mungkin ada Organisasi yang bebas dari risiko, kalau ada yang mengklaim demikian, maka bisa dipastikan Organisasi tersebut terlalu overestimate dalam menilai dirinya sendiri. Dengan demikian berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan proses pendukung memiliki pola yang sama, pada level Proses sebagaimana pada ...
Selengkapnya
UU Keuangan Negara (UU 17/2003) dan UU Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) menyebutkan keberadaan PA/KPA dalam pengelolaan keuangan negara termasuk daerah. Pada Peraturan turunannya muncul role Pejabat Pembuat Komitmen yang menjalankan perang PA/KPA dalam kapasitas mikro. Bisa dibilang PA/KPA itu bergerak di level makro (atau meso bergantung organisasinya), sehingga di K/L ...
Selengkapnya
Batas akhirnya adalah pada bulan Maret tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Titik awalnya input RUP adalah saat RKA disusun alias sebelum tahun anggaran dimulai / T-1 tahun anggaran pelaksanaan. Dampak bila tidak diinput tepat waktu? Dampaknya adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) akan turun. Ketepatan pada batas waktu akhir input RUP ...
Selengkapnya
T :Bolehkah melakukan adendum Surat Pesanan E-Purchasing? J : ya boleh saja, cuma tidak boleh terlalu menyimpang dari ketentuan kontrak Surat Pesanan Awal. T : maksudnya? J : misal kita pesan Laptop Merk XYZ Tipe ABC sebanyak 20 unit, berarti adendumnya terhadap perubahan kuantitas 21 unit (misal). T : kalau ...
Selengkapnya
Sebelum mengkonsumsi artikel ini, baca dulu artikel sebelumnya di https://christiangamas.net/menyusun-rancangan-kontrak-pada-bukti-pembelian/ Pengadaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai (ppn) itu ada ambang batasnya, penetapan rancangan kontrak menjadi semacam catatan kecil apakah belanja tersebut dikenakan ppn atau tidak…. maka selain blanko yang disebutkan di artikel sebelumnya bila diperkirakan belanja berpotensi akan dikenakan ...
Selengkapnya
Bukti Pembelian/ Pembayaran adalah salah satu jenis kontrak yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Perpres PBJP. Di Pasal 28 ayat (2) Perpres PBJP disebutkan bentuk kontrak ini hanya untuk Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk kontrak ini tidak dapat digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi ...
Selengkapnya
Spesifikasi Teknis adalah uraian dari apa yang diharapkan dari sebuah Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dapat menggunakan pendekatan standar, mutu, teknis, komposisi, dsb. Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen acuan bagaimana sebuah hasil jasa konsultansi melalui input, proses, dan keluaran dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Pada Spesifikasi Teknis tidak selalu ada ...
Selengkapnya
kita punya budget katakan lah Rp300.000 untuk belanja Pulsa sebulan…. Budgeting ini dalam PBJP adalah tahap Perencanaan Pengadaan yang serentak dilakukan pada tahap Penganggaran di Keuangan. Budgeting ini menjamin ketersediaan belanja, prinsipnya menyiapkan pos bahwa dana tersedia. Saya bold bagian dana tersedia sebagai pengingat di tengah tulisan ya. Kemudian saat ...
Selengkapnya