PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dinamika regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kembali memasuki babak baru dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dari sekian banyak perubahan, ada satu pergeseran paradigma yang sangat fundamental terkait “siapa yang berhak membuat aturan turunan”. Mari kita bedah hilangnya ...

Produk Konsultan Perancangan adalah Dokumen Perencanaan Teknis Konstruksi Meluruskan Istilah “Konsultan Perencana” dan “Konsultan Perancang” dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Halo rekan-rekan pengadaan! Dalam praktik pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, kita sangat akrab dengan istilah konsultan perencana. Paket-paket seperti “Perencanaan Pembangunan Gedung”, “Perencanaan Peningkatan Jalan”, atau “Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum” hampir ...

Beberapa waktu lalu, dunia sempat dikejutkan dengan kesepakatan awal (MoU/LoI) antara Amerika Serikat dan Iran. Pasar langsung merespons positif, sanksi seolah mulai melonggar, dan kelegaan melanda banyak pihak. Namun, ada satu peringatan krusial: kesepakatan yang paling berbahaya bukanlah kesepakatan yang gagal sejak awal, melainkan kesepakatan yang runtuh setelah semua pihak ...

Sebagai bentuk perpanjangan atau turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata cara belanja bersumber dari APBN/APBD secara umum (serta secara khusus pada APBDesa), setiap pengeluaran negara harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam ketentuan APBN/APBD, khususnya pada Pasal 28 ayat (1), telah diatur secara spesifik mengenai bentuk-bentuk Kontrak yang ...

Dalam dunia komputasi, analogi yang paling tepat untuk memahami perangkat keras adalah melihat industri ponsel pintar. Kita mengenal Android sebagai Open Ecosystem, di mana sistem operasinya dapat digunakan oleh berbagai produsen seperti Samsung, Infinix, atau LG untuk merilis produk dengan merek masing-masing. Sebaliknya, Apple dengan macOS atau iOS, serta Huawei ...

Disclaimer: Artikel ini adalah karya fiksi. Nama, karakter, tempat, dan peristiwa yang digambarkan di sini adalah produk imajinasi penulis atau digunakan secara fiktif. Setiap kemiripan dengan orang sebenarnya, hidup atau mati, atau peristiwa nyata adalah murni kebetulan. ​Kronik Sang Pewaris: Napas Konflik Kepentingan dan Gunung Emas 58 Ton ​Di usia ...

Sebuah renungan…… murni fiktif, namun kesamaan situasi di kehidupan nyata mungkin hanyalah kebetulan….. Namaku mungkin tak perlu kalian tahu. Cukuplah aku dipanggil sebagai ‘orang dalam’. Selama bertahun-tahun, aku menganggap aturan pengadaan hanyalah deretan kalimat birokrasi yang kaku. Aku pikir, Pasal 7 Perpres 16/2018—bahkan setelah ditambah penegasannya di Perpres 46/2025—hanya sekadar ...

Bencana alam, seperti erupsi gunung berapi atau banjir besar, sering kali menyisakan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur yang masif. Selain upaya evakuasi, tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memulihkan kehidupan warga yang terdampak. Sering kali, kita dihadapkan pada dilema: antara kebutuhan kecepatan (“darurat”) dan kebutuhan kualitas (“permanen”). Lantas, bagaimana aturan ...

Hubungan antara Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Penanganan Bencana oleh Pemerintah dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan irisan saling terkait antara Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas ...

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), strategi pemaketan adalah fondasi krusial bagi efektivitas belanja negara. Melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah melakukan pembaruan signifikan, termasuk menyisipkan ketentuan baru (Pasal 20A dan 20B) yang melengkapi Pasal 20 sebagai acuan utama pemaketan. Prinsip Utama (Pasal 20) Pasal 20 tetap menjadi “jantung” ...