Dalam dunia pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah, dinamika lapangan sering kali tidak berjalan lurus sesuai dengan skenario di atas kertas. Perbedaan antara gambar kerja umum dengan rincian teknis, stok material yang mendadak kosong, hingga perselisihan spesifikasi adalah “makanan sehari-hari” para Pengelola Pengadaan. Artikel ini akan mengulas kisah fiktif pembangunan Puskesmas Sukamaju ...
Selengkapnya
Artikel ini adalah remake dari artikel : Kisah fiktif salah transfer Pembayaran Kontrak di Alefgard Di sebuah semesta paralel di dataran tinggi Alefgard, monster bukan satu-satunya hal yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Ada horor yang lebih nyata bagi para abdi kerajaan: Birokrasi Perbendaharaan Kerajaan. Kisah ini bermula ketika seorang ...
Selengkapnya
Pada sebuah universe lain di Alefgard, terdapat kasus seorang Pejabat Daerah salah melakukan proses pembayaran yang bersumber dari APBD Provinsi Erdrea…… Dalam kasus tersebut, dana yang seharusnya dibayarkan kepada Penyedia B justru masuk ke rekening Penyedia A. Merasa bahwa kesalahan itu hanya bersifat administratif, sang Pejabat Daerah kemudian mempertimbangkan jalan ...
Selengkapnya
Transformasi digital di lingkungan pemerintah berkembang sangat pesat. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem ini berhasil mendobrak sekat birokrasi dengan memberikan akses 24/7 bagi seluruh pelaku pengadaan—mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja ...
Selengkapnya
Sering kali kita menganggap bahwa pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah hasil dari sebuah rencana jahat yang sistematis—sebuah plot keserakahan yang direncanakan di ruang tertutup. Namun, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam ekosistem ini, saya mulai melihat pola yang berbeda. Pelanggaran tidak melulu lahir dari niat jahat absolut. Sering kali, itu ...
Selengkapnya
Salah satu perluasan mandat paling signifikan dari Perpres 46/2025 adalah integrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ke dalam ekosistem regulasi PBJP nasional. Selama ini, pengadaan di level desa kerap berada di area abu-abu regulasi yang memicu tingginya angka penindakan hukum terhadap aparatur desa. Dengan disisipkannya Pasal 64A, 64B, ...
Selengkapnya
website development youtube.com/watch?v=V09Lsb-1XN8&feature=youtu.be Tautan ke : Sumber Vudeo Ringkasan : dapat dibaca disini
Selengkapnya
Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, kita sering menemui dikotomi yang menarik antara pengadaan melalui penyedia dan pengadaan melalui swakelola. Salah satu yang paling sering ditanyakan oleh rekan-rekan pelaku pengadaan adalah: Mengapa dalam kontrak swakelola tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai sanksi denda, tidak seperti kontrak melalui penyedia? Sebagai sesama praktisi, saya ...
Selengkapnya
Dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia terus bergerak dinamis. Belum lama ini, kita telah menyambut kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Bagi para pelaku usaha, regulasi ini bukan sekadar lembaran aturan baru, melainkan sebuah sinyal perubahan lanskap ...
Selengkapnya
Dalam dunia pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), aspek teknis dan regulasi sering kali bersinggungan langsung dengan ranah etika yang krusial. Sebagai pelaku pengadaan—baik itu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)—memahami batasan antara “keterbukaan informasi” dan “kerahasiaan” adalah keharusan mutlak. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai ...
Selengkapnya