PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Serapan anggaran rendah itu hanya efek permukaan yang terlihat saja. Ada masalah yang lebih mendalam disitu. Deteksi dini nya gampang, sepengalaman saya dalam keliling berbagai K/L/Pemda Apakah ada support system perlindungan hukum? Apakah ada support system advice? Kalo tidak ada, dan malah yang harusnya mensupport malah menjatuhkan, menyalahkan, dan turut ...

Dalam dunia bisnis, Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management/SCM) bukan sekadar tentang logistik; ini adalah strategi untuk memastikan produk yang tepat sampai ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang efisien. Di sektor publik, khususnya dalam urusan penanganan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), paradigma ini ...

Apakah remunerasi dari Tenaga Ahli Konstruksi dibayarkan 100% kepada Tenaga Ahli? Jawabannya tidak. Bukan dibayarkan ke Tenaga Ahli, karena Badan Usaha Jasa Konsultansi juga menerima bagian, untuk Jasa Konsultansi  NonKonstruksi diatur di Keputusan Inkindo, untuk Jasa Konsultansi Konstruksi diatur dalam pada : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seringkali dihadapkan pada dilema saat mengeksekusi paket melalui E-Purchasing (Katalog Elektronik). Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah: “Kapan kita harus menggunakan Mini Kompetisi, dan kapan kita boleh langsung menggunakan metode Negosiasi?” Belum lama ini, saya menerima konsultasi menarik ...

Dalam PBJ, HPS adalah alat perkiraan dan pengendalian kewajaran harga, bukan patokan absolut laba penyedia dan bukan dasar otomatis menghitung kerugian negara. Profit/overhead dalam HPS tidak dapat dipukul rata secara komunal untuk semua barang/jasa. Pembelian barang/jasa di atas hasil simulasi cost-plus sederhana tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi; yang menjadi ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), uang muka sering dipahami hanya sebagai fasilitas percepatan bagi penyedia. Padahal, jika dibaca secara utuh, pengaturan uang muka dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya hingga Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyimpan satu prinsip penting: setiap uang muka adalah risiko yang ...

  Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kita sering kali dihadapkan pada rutinitas yang seolah-olah mengutamakan pemenuhan syarat administratif semata. Di era yang akan dan sedang menyongsong Perpres 46/2025, aspek Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) kini semakin ditekankan. Namun, mari kita renungkan sejenak: apakah pelaksanaannya di lapangan sudah menyentuh substansi, atau ...

Setelah membaca : RFI : Sonar dalam Radar Pengadaan Dari RFI ke Spesifikasi: Menjembatani Pasar dan Kebutuhan Nyata Berdasarkan artikel-artikel tersebut, berikut ini adalah format RFI yang bisa digunakan : Unduh Format RFI Siap Pakai Semoga bermanfaat!

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), satu kesalahan klasik yang sering terjadi adalah jarak antara apa yang dibutuhkan dan apa yang disediakan oleh pasar. Spesifikasi disusun di ruang rapat, sementara realitas pasar berada di luar sana. Di sinilah Request for Information (RFI) seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen—tetapi dilanjutkan sebagai proses ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), banyak yang masih menganggap Request for Information (RFI) sebagai sekadar dokumen pelengkap. Padahal, jika dipahami dengan benar, RFI adalah salah satu instrumen paling strategis dalam tahap perencanaan pengadaan. RFI bukan proses pemilihan penyedia. Ia tidak mengikat, tidak menjanjikan pekerjaan, dan tidak menghasilkan kontrak. RFI ...