PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Best Practices dari beberapa buku luar negeri untuk Value For Money adalah 5 Rights, atau 5 Tepat, meliputi : Kualitas Kuantitas Waktu Biaya, dan Lokasi Di Indonesia aspek Value For Money atau Manfaat sebesar-besarnya untuk tiap uang dikeluarkan diukur dari ketepatan pada 6 aspek, yaitu : Kualitas Kuantitas Waktu Biaya Lokasi, dan Penyedia Hal ini ...

Di LPSE Kab. Kutai Barat, kami punya Program untuk mendigitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, digitalisasi ini mendaftarkan Pelaku Usaha dalam : SPSE dan SIKAP agar dapat melaksanakan E-Pengadaan Langsung;dan Toko Daring pada PPMSE yang mau membina Pelaku Usaha ke Kutai Barat Setelah saya melanjutkan program dari Kepala ...

Masih berkaitan dengan artikel Fitur Penyedia dalam Swakelola dalam SIRUP – Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa (christiangamas.net) Kurang lebih pemikiran nya begini : Tagging “Penyedia Dalam Swakelola (PDS)”, itu sifatnya hanya untuk menandai belanja B/J yang dibebaskan dari PBJ Pemerintah dalam sebuah Kegiatan Swakelola. misal kita berkontrak swakelola tipe III ...

Value for Money itu bukan cuma soal harga termurah Perintah pimpinan Negara ini jelas! Perbesar peluang bagi UMK-Koperasi untuk bisa menjadi Pelaku Usaha Pengadaan Pemerintah Kita sudah bukan bicara nyari harga yang termurah lagi, ada 6 aspek meliputi tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, tepat Penyedia, dan Tepat ...

Seseorang menjadi ahli memerlukan proses Dalam proses nya ketika melakukan kesalahan maka seharusnya tidak dihukum, contoh ketika masih kanak kanak, kalau dalam proses belajar berbicara dan salah berucap dihukum, misal salah berucap langsung dihukum mati, maka habislah manusia karena semua orang tidak bisa lancar berbicara dalam percobaan pertama. Bukan berarti ...

UKPBJ dengan pembinaan LKPP merupakan unit organisasi yang memiliki roadmap yang sudah jelas dalam tingkat kematangannya. Ada 9 domain yang diatur, semua aspek yang ada dalam tiap-tiap domain memang pasti akan klop dengan ketentuan berlaku nasional terkait kelembagaan. Hal ini merupakan amanat dari Perpres PBJP yang menekankan penguatan kelembagaan, apa ...

Salah satu orientasi dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Kemampuan Pelaku Usaha”, pada era Perizinan Berbasis Risiko yang dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) kemampuan Pelaku Usaha ini salah satunya “dipendarkan” dengan klasifikasi yang berada dalam Sistem Statistik Nasional. informasi KBKI berpendar dan berkorespondensi dengan ...

Saya secara kelembagaan bersurat ke pihak terkait di LKPP pada Satker yang membidangi Pengembangan Profesi dan SDM untuk bertanya apakah Pejabat Fungsional PPBJ yang berasal dari Penyederhanaan Birokrasi apakah masih memerlukan Uji Kompetensi?   Berikut Jawabannya secara umum : Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional merupakan program khusus pemerintah yang ...

Mohon masukannya. Untuk pekerjaan Konsultansi Kriteria penilaian dalam lembar kriteria evaluasi kualifikasi. Jika dalam KAK tidak dipersyaratkan bobot maupun ambang batas dalam lembar kriteria evaluasi, apakah dapat dihilangkan atau dikosongkan nilainya (dalam mdp ada nilai bobot) ? mari kita simak Pasal 44 ayat (6) Perpres PBJP, disebutkan bahwa kualifikasi pada proses ...

mau ngendalikan harga komoditas seperti minyak goreng belakangan ini saja akhirnya berkepanjangan kisruhnya dengan berbagai scalpers di pasaran Penetapan HET lama dicabut dan ada Penetapan HET baru…. Ribet lho berusaha mengatur harga pasar, Intervensi pasar dengan produk kebijakan Pemerintah tidak selamanya berdampak baik. Harusnya ketika sudah melihat keributan pasar dan ...