E-Purchasing adalah metode pemilihan penyedia untuk B/Pk/JL metode ini meringkas proses pemilihan penyedia, sampai dengan 200juta rupiah paket tersebut pemilihan penyedia nya dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. bagaimana diatasnya? Apakah pakai Pokmil? Era sebelum perpres 16/2018 benar demikian, namun proses ini dialihkan ke PPK, alasannya simpel, jangan sampai proses pemilihan ...
SelengkapnyaDiskusi kemarin…. Terdaat salah satu partisipan yang berasal dari salah satu Kementerian, diceritakan bahwa ada yang melanggar ketentuan P3DN, dikenakan denda karena membeli produk non-TKDN Berapa sih denda nya? 1% dari nilai kontrak dan maksimal hingga Rp500juta rupiah bagi unsur Pemerintah, dan 3 kali lipat dari selisih antara harga produk ...
SelengkapnyaBump up alias sundul…. Pedoman Manajemen Risiko yang telah di kontekstualisasikan dengan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berdasarkan ISO 31000:2018 Pedoman ini (https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Pedoman-Manajemen-Risiko.pdf) saya dan tim melakukan penyusunannya di 2018 lalu….. saat saya dulu sebagai PPK juga sudah menerapkan pedoman ini untuk melakukan manajemen risiko…. Biaya untuk mengkontekstualisasikannya? Lumayan besar ...
Selengkapnya
Ideal sekali untuk vendor jasa, karena memang harga nya direct dari provider jasa. Bagaimana dengan “barang” saat ini belum ideal harga nya karena produsen masih belum suka dengan pasar pemerintah, sehingga yang menayangkan komoditas barang kebanyakan hanya distributor. mengapa produsen enggan? Karena kerumitannya. mengapa rumit? Mulai dari pembayaran ...
Selengkapnya
Copas dari grup MSTC : Di Ditjen Bina Marga Kementrian PUPR, Kasatker yg tersebar slrh wilyh Indonesia sbg KPA, rata2 merangkap PPK. & karir Kasatker brgkt dr PPK Apa esensinya? Menjadi PPK itu bisa dilakukan setelah kompetensinya ada…. Dapat dimandatkan bila memang sudah berpengalaman dan parsiapan kaderisasi…. Bukan anak kemarin ...
Selengkapnya
Dikutip dari : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jateng Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa – Ayo Semarang AYOSEMARANG.COM – Awal tahun 2022, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah langsung tancap gas dalam mendukung suksesnya pengelolaan Dana Desa. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Sosilisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dilakukan secara daring pada hari ...
Selengkapnya
Pasal 72A (1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria: a. standar atau dapat distandarkan; b. memiliki sifat risiko rendah; dan c. harga sudah terbentuk di pasar. (2) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditayangkan pada katalog elektronik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan ...
Selengkapnya
Pada prinsipnya apa yang bisa dikenakan pajak dalam belanja barang/jasa maupun rinciannya dikenakan pajak, yang perlu dihindari adalah pajak berganda! Misal dalam pembayaran upah dan honor, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku namun dipungut hanya sekali saja tiap pembayaran, jangan lebih lebih. kemudian untuk pengadaan melalui penyedia dalam ...
Selengkapnya
Pengadaan Pemerintah dalam kondisi tertentu memang tidak memungkinkan kerahasiaan rencana belanjanya, jadi secara perencanaan informasi kebutuhan sudah sewajarnya diketahui sejak jauh hari oleh sebanyak mungkin pihak. bila di perusahaan yang lebih tertutup, perusahaan dapat mulai membuka diri melakukan collaborative forecasting dengan membagikan informasi perencanaan kebutuhan pada satu atau dua ...
SelengkapnyaDISCLAIMER : File ini adalah DRAFT, Kemungkinan Perpres final berbeda sangat besar terjadi, file ini digunakan untuk pembelajaran maupun konsultasi publik yang diselenggarakan oleh LKPP dan bukan untuk diterapkan mengingat sifatnya yang masih berupa rancangan. berikut adalah Draft – Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 ...
Selengkapnya