Database Pelaku Usaha Lokal maupun Penyedia Lokal diperlukan, namun bukan menjadi dokumen untuk sifatnya merekomendasikan atau pengambilan keputusan dalam proses pemilihan penyedia. Melalui fitur cari Pelaku Usaha dalam SIKAP, Pelaku Usaha Lokal maupun Penyedia Lokal yang belum memasukkan pengalaman dan/atau memiliki pembaharuan akun SIKAP dapat diketahui. Mendorong untuk terdaftarnya Pelaku ...
Selengkapnya
Saat ini angka COVID-19 cukup melonjak dengan situasi yang mengkhawatirkan, data terbaru adalah sebagai berikut : Bagaimana Peran Pemerintah, khususnya Pelaku Pengadaan dalam situasi seperti ini? Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa telah mengatur mengenai ketentuan Pengadaan Khusus dalam Penanganan Keadaan Darurat, dengan demikian : ...
Selengkapnya
Pada Pasal 18 ayat (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP. Seluruh Perencanaan PBJP akhirnya masuk dan dapat dilihat di tautan : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro Pelaku usaha selanjutnya akan memperhatikan paket pekerjaan yang bisa dilaksanakan dan hal ini akan menghindari kegagalahan proses pengadaan yang tidak ada ...
Selengkapnya
LKPP sampaikan realisasi belanja tidak sampai 50% dari SiRUP – KONTAN : https://nasional.kontan.co.id/news/lkpp-sampaikan-realisasi-belanja-tidak-sampai-50-dari-sirup Kira-kira, setelah membaca artikel berita diatas, poin kritis menurut saya : Sebelumnya total nilai belanja barang/jasa tahun 2020 sebesar Rp 1.027,1 triliun. Dari angka tersebut telah diumumkan melalui SiRUP sebesar Rp 853,8 triliun. Namun, harus kami laporkan ...
Selengkapnya
Tahapan Pengadaan di Pemerintah terbagi menjadi 3 garis besar yaitu : Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Kalau dibandingkan Sektor Swasta sebagai berikut : Perhatikan bila dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses besar diawal artikel bisa dirincikan lebih dalam lagi menjadi : Perencanaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Jenis Barang/Jasa yang dapat dilakukan terintegrasi Barang ...
Selengkapnya
Seri 8 ini akan membahas lanjutan dari seri sebelumnya, untuk membaca Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) klik saja tulisan disamping. Untuk Seri sebelumnya dapat dilihat pada tautan berikut ini : Seri 1 : Tautan Seri 1 Seri 2 : Tautan Seri 2 Seri 3 : ...
Selengkapnya
Isu Utama : Perlunya Wawasan mengenai isu/permasalahan dan tantangan pembangunan Bentuk Kebijakan Pembangunan Perencanaan Kota adalah bagian dari Penataan Ruang Kota di Seluruh Indonesia Tantangan Pembangunan Perkotaan di Indonesia Kebijakan Perkotaan Nasional Praktik? Konsep dalam Pelaksanaan berbenturan dengan adanya : Permasalahan Umum Permasalahan Khusus Dinamika Penggunaan Lahan? Pembangunan Berkelanjutan Sustainable ...
Selengkapnya
Berkali-kali dalam blog ini saya mengutip Aspek “Tepat” yang menjadi empasis dari value for money Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat anda baca di artikel sebagai berikut : Aspek Value for Money dalam Barang/Jasa dan Balancing Optimalisasi Contoh Value For Money Studi Kasus : Pengadaan Barang Elektronik ...
Selengkapnya
Agar dapat dihadirkan dalam Pengadaan yang memberikan manfaat atas tiap nilai uang yang digunakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a pada Perpres 16/2018, maka perlu dilakukan pemenuhan ketepatan aspek dari sisi : Kualitas; Kuantitas; Waktu; Biaya; Lokasi;dan Penyedia Dalam hal ini optimalisasi untuk Pengadaan Barang tentunya tidak akan sama ...
Selengkapnya
Walau UKPBJ sudah memiliki Pengaturan dalam hal Tingkat Kematangan dalam bentuk Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa : Unduh Namun tata kelola UKPBJ tidak sebatas itu saja, mentor dan atasan langsung saya yaitu Kabag PBJ Kab. Kutai Barat, hampir setiap hari membahas ...
Selengkapnya