Tindak lanjut dari tender/seleksi gagal bergantung penyebab, kemudian dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu : Dalam hal Prakualifikasi gagal (Pasal 51 ayat (1) Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021) dikarenakan : Setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, atau Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 ...

Dalam Pasal 33 Perpres PBJ salah satu ketemtuan dikecualikan dari kewajiban Jaminan Pelaksanaan adalah : Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna   Ketentuan ini logis untuk dilakukan, contoh pekerjaan Jasa Lainnya untuk sewa beberapa kapal selama setahun dengan nilai Rp. 2Milyar. pelaku usaha pemenang tender yang berkontrak ...

Mari kita perhatikan Aturan terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik : Pasal 71 (1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas: a. PerencanaanPengadaan; b. PersiapanPengadaan; c. Pemilihan Penyedia; d. PelaksanaanKontrak; e. SerahTerimaPekerjaan; f. Pengelolaan Penyedia;dan g. KatalogElektronik. proses tender/seleksi di LPSE Kementerian/Lembaga/Pemda melalui SPSE adalah salah satu cakupan dari ruang Lingkup SPSE, tepatnya ...

Saat ini proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih banyak masalah. Masalah menuntut hadirnya solusi, solusi ini menjadi Value. Oleh karena itu proses penciptaan value ini menjadi sesuatu yang diharapkan dalam proses PBJP, hal inilah yang menjadi dasar mengapa dalam PBJP senantiasa menghadirkan aturan yang memungkinkan Value Creation atau Penciptaan Nilai. Setiap ...

Akhir-akhir ini santer dan riuh soal kebijakan Pemerintah untuk belanja produk Telematika dalam negeri yang harganya lebih mahal daripada produk impor. Wajar hal ini ribut dan seolah diluhat dari harga saja pemerintah seolah salah dengan kebijakan ini, wajar sekali karena kelangsungan usaha dibidang TIK banyak dipengaruhi oleh APBN/APBD melaluo belanja ...

Menyambung artikel : Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada Proses Pemilihan Penyedia Jangan sampai Pelaku Pengadaan yang terlibat dalam proses Pemilihan Penyedia (Pokmil/Pejabat Pengadaan) menggugurkan Pelaku Usaha hanya karena sekedar tidak mengupload Screesnshot KSWP dari Aplikasi DJP Kemenkeu. Ketentuan dalam PerLKPP 12/2021 (Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman ...

Diatur dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut : Pasal 51 (1) Prakualifikasi gagal dalam hal: a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta. Perlu kita perhatikan pada Pasal ...

Pasal 54 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 mengatur terkait Perubahan Kontrak dimana dalam Pasal 54 ayat (1) Perpres 16/2018 disebutkan bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: ...

Penunjukan Langsung sebagai sebuah metode pemilihan memerlukan negosiasi teknis dan biaya, apa alasannya? Mari kita kupas satu persatu (dan semoga tuntas dan jelas) Penunjukan Langsung pada Pasal 1 angka 39 didefinisikan sebagai metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ...

Peraturan Presiden tentang PBJP : Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya – Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : unduh Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : ...