Ketika terjadi “penyanderaan” dan jalan keluar dari situasi administratif tersebut adalah memangkas apa yang seharusnya diterima orang lain sehingga jadi berkurang dan si penyandera itu yang mendapatkan keuntungan, maka telah terjadi “terorisme” dengan kewenangan yang dikenal dengan istilah “korupsi”. Karena kesamaan inilah makanya baik “terorisme” dan “korupsi” dinyatakan sebagai “kejahatan ...
SelengkapnyaChristian
Mengatasi masalah “Initial Ink Charging Is Not Complete” pada Printer Epson L1300
Permasalahan saya ketika menempati kantor baru adalah printer menampilkan pesan error “Initial Ink Charging is not complete” pada Printer di ruangan saya, pesan ini muncul pasca saya akan melakukan proses pencetakan dan dokumen tidak kunjung tercetak, malah muncul dialog window yang menampilkan pesan error tersebut dan meminta saya membaca buku ...
SelengkapnyaBirokrasi Kelas Dunia
Di dorongnya : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Massif nya dukungan Pelaku Usaha agar masuk dalam Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Kemudahan pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Pengintegrasian layanan pada generasi terbaru pelayanan terpadu satu pintu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dll merupakan upaya Pemerintah untuk menghadirkan ...
SelengkapnyaTahapan PBP dan Relevansi nya dengan Jenis Kompetensi PBJP pada Kamus Kompetensi Teknis
Tahapan PBJP pada dasarnya terdiri dari tahapan : perencanaan persiapan pelaksanaan (pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima) Tahapan diatas dapat dilaksanakan pada Cara PBJP Swakelola dan/atau Swakelola. Jenis Kompetensi PBJP saat ini berkembang, termasuk Jenis Kompetensi (JK) Pengelola LPSE hingga JK Kepala LPSE (aturan baru LKPP). Namun JK untuk ...
SelengkapnyaMelakukan Konsepsi Rancangan Kontrak
Pada Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak, relatif sering tertukar antara : mengonsep rancangan kontrak; melakukan validasi rancangan kontrak. mengonsep rancangan kontrak pada dasarnya kita melakukan drafting dokumen kontrak beserta seluruh anatomi karakteristiknya seperti bentuk kontrak, jenis kontrak, klausul-klausul lingkup pekerjaan, cara pembayaran, ketentuan pemberian uang muka, pengakuan prestasi pembayaran, pihak yang ...
SelengkapnyaMendukung Konversi Kendaraan Pemerintah berbasis baterai (Electric Vehicle)
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi energi dan pariwisata hijau di Indonesia. Inpres ini memerlukan peran kepemimpinan ...
SelengkapnyaMenyusun Harga Perkiraan dalam Jenis Kompetensi Perencanaan PBJP
Kamus Kompetensi Teknis PBJ pada Jenis Kompetensi Perencanaan salah satunya menungut Indikator Perilaku untuk dapat mampu menyusun Harga Perkiraan. Harga Perkiraan yang menjadi konteks dalam Jenis Kompetensi Perencanaan ini terdiri atas : Rencana Anggaran Biaya pada saat Perencanaan Anggaran yang dilakukan bersamaan dengan Perencanaan Pengadaan; dan Harga Perkiraan Sendiri pada ...
SelengkapnyaKejelasan Merek dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
secara garis besar ketentuan penyusunan spesifikasi teknis mencakup namun tidak terbatas pada : (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir berbasis identifikasi kebutuhan; (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau barang/jasa dalam katalog elektronik ...
SelengkapnyaAspek Kolaboratif Dalam Kurasi Potensi Penyimpangan Penayangan Produk Katalog Elektronik
Saat ini proses Katalog telah dipangkas langkah penayangannya menjadi hanya 2 langkah, tujuan pemangkasannya untuk mempermudah transaksi produk dari pelaku usaha UMKM dan/atau meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Tentunya ada plus / minus dari pemberian kebijakan ini, plus nya percepatan dan ragam produk katalog sekarang sudah luar biasa banyak, minus ...
SelengkapnyaApakah Inpres 2/2022 merupakan satu-satunya kebijakan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri?
Jangan salah, selain Instruksi Presiden sejak 2010 Penggunaan Produk Dalam Negeri sudah ditekankan dalam Perpres PBJP (Baik Perpres 54/2010 maupun Perpres 16/2018). Kemudian dari Inpres sendiri sudah terbit Inpres 2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi Dorongan Untuk menggunakan PDN itu udah lama banget. Intensitas nya ...
Selengkapnya