Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa

img 6143

Ketika terjadi “penyanderaan” dan jalan keluar dari situasi administratif tersebut adalah memangkas apa yang seharusnya diterima orang lain sehingga jadi berkurang dan si penyandera itu yang mendapatkan keuntungan, maka telah terjadi “terorisme” dengan kewenangan yang dikenal dengan istilah “korupsi”. Karena kesamaan inilah makanya baik “terorisme” dan “korupsi” dinyatakan sebagai “kejahatan ...

Selengkapnya

Birokrasi Kelas Dunia

Di dorongnya : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Massif nya dukungan Pelaku Usaha agar masuk dalam Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Kemudahan pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Pengintegrasian layanan pada generasi terbaru pelayanan terpadu satu pintu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dll merupakan upaya Pemerintah untuk menghadirkan ...

Selengkapnya

Tahapan PBP dan Relevansi nya dengan Jenis Kompetensi PBJP pada Kamus Kompetensi Teknis

img 6087

Tahapan PBJP pada dasarnya terdiri dari tahapan : perencanaan persiapan pelaksanaan (pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima) Tahapan diatas dapat dilaksanakan pada Cara PBJP Swakelola dan/atau Swakelola. Jenis Kompetensi PBJP saat ini berkembang, termasuk Jenis Kompetensi (JK) Pengelola LPSE hingga JK Kepala LPSE (aturan baru LKPP). Namun JK untuk ...

Selengkapnya

Melakukan Konsepsi Rancangan Kontrak

img 6068

Pada Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak, relatif sering tertukar antara : mengonsep rancangan kontrak; melakukan validasi rancangan kontrak. mengonsep rancangan kontrak pada dasarnya kita melakukan drafting dokumen kontrak beserta seluruh anatomi karakteristiknya seperti bentuk kontrak, jenis kontrak, klausul-klausul lingkup pekerjaan, cara pembayaran, ketentuan pemberian uang muka, pengakuan prestasi pembayaran, pihak yang ...

Selengkapnya

Mendukung Konversi Kendaraan Pemerintah berbasis baterai (Electric Vehicle)

img 6067

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi energi dan pariwisata hijau di Indonesia. Inpres ini memerlukan peran kepemimpinan ...

Selengkapnya

Menyusun Harga Perkiraan dalam Jenis Kompetensi Perencanaan PBJP

img 6064

Kamus Kompetensi Teknis PBJ pada Jenis Kompetensi Perencanaan salah satunya menungut Indikator Perilaku untuk dapat mampu menyusun Harga Perkiraan. Harga Perkiraan yang menjadi konteks dalam Jenis Kompetensi Perencanaan ini terdiri atas : Rencana Anggaran Biaya pada saat Perencanaan Anggaran yang dilakukan bersamaan dengan Perencanaan Pengadaan; dan Harga Perkiraan Sendiri pada ...

Selengkapnya

Kejelasan Merek dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

spesifikasi teknis

secara garis besar ketentuan penyusunan spesifikasi teknis mencakup namun tidak terbatas pada : (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir berbasis identifikasi kebutuhan; (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau barang/jasa dalam katalog elektronik ...

Selengkapnya

Aspek Kolaboratif Dalam Kurasi Potensi Penyimpangan Penayangan Produk Katalog Elektronik

img 6041

Saat ini proses Katalog telah dipangkas langkah penayangannya menjadi hanya 2 langkah, tujuan pemangkasannya untuk mempermudah transaksi produk dari pelaku usaha UMKM dan/atau meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Tentunya ada plus / minus dari pemberian kebijakan ini, plus nya percepatan dan ragam produk katalog sekarang sudah luar biasa banyak, minus ...

Selengkapnya

Apakah Inpres 2/2022 merupakan satu-satunya kebijakan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri?

img 6035

Jangan salah, selain Instruksi Presiden sejak 2010 Penggunaan Produk Dalam Negeri sudah ditekankan dalam Perpres PBJP (Baik Perpres 54/2010 maupun Perpres 16/2018). Kemudian dari Inpres sendiri sudah terbit Inpres 2/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi Dorongan Untuk menggunakan PDN itu udah lama banget. Intensitas nya ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?