Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di dalamnya disebutkan : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 4o% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasaPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ...
Selengkapnya
Kontrak Payung pada Perpres 54/2010 jo. 4/2015 diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dengan bunyi sebagai berikut : (3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut: a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih ...
Selengkapnya
Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris maupun pasal-perpasal dan ayat per-ayat dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis sebelum ...
Selengkapnya
Tim Pendamping Kontrak LKPP dibentuk berdasarkan pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa sehubungan dengan besaran jangkauan wilayah, diperlukan adanya sumber daya manusia yang dapat membantu ...
Selengkapnya
Secara sederhana, Perbaikan Berkelanjutan menjadi hal yang memang wajar dilakukan baik oleh lembaga maupun pribadi, namun bila melihat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah membahas soal Kelembagaan UKPBJ, mulai dari : Pasal 1 angka 11 : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah ...
Selengkapnya
Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan khususnya pada Pasal 18 ayat (8) menyebutkan bahwa : Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP. PA maupun PPK mungkin perlu duduk bersama atas Perencanaan Pengadaan yang telah menjadi anggaran dalam Pra-DIPA ...
Selengkapnya
Game yang dirilis tahun 1990 hanya khusus di Jepang melalui Nintendo Famicom dengan judul Fire Emblem: Ankoku Ryū to Hikari no Tsurugi setelah melalui proses remake di konsol portabel Nintendo sebelumnya, kali ini versi orisinili dengan script bahasa Inggris yang familiar dan mudah dibaca dan dipahami sudah dirilis di Konsol ...
Selengkapnya
Berdasarkan Tipe-Tipe Kebutuhan Barang/Jasa, barang/jasa dapat dibedakan menjadi : Belanja Modal / capital Expenditure Belanja Operasional / Kebutuhan Non-Produksi / Operasional Belanja Modal lebih kearah Pengadaan Strategis karena kebutuhan Barang/Jasa tersebut bersifat strategis dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan kebutuhan Pengadaan Operasional yang merupakan kebutuhan non-produksi atau penunjang operasional. Berdasarkan perbedaan ...
Selengkapnya
Setelah memahami hakikat dari Kontrak dan hubungan Pemerintah dengan Eksternal dan memahami kemungkinan adanya Bentuk Organisasi lain di luar Pemerintah itu sendiri melalui artikel ini : Lingkungan Pengadaan Kontrak Pengadaan Publik Lingkungan Pengadaan dan Jenis Organisasi Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan demikian kita sudah memiliki ...
Selengkapnya
Webinar Gratis khusus untuk Kelas Khusus Mudjisantosa Training & Consulting : Klik disini untuk mendaftar Kelas Khusus Mudjisantosa Training & Consulting Informasi Hub. Muklis – 085259596555 Selasa, 16 Januari 2021 : 10:00-11:30 WIB
Selengkapnya