Proses Pengadaan di Desa tidak mengikuti Peraturan Bupati tentang PBJ Desa, apa dampaknya?

Saya baru saja mendapatkan konsultasi di sebuah Kabupaten X, bahwa ada pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan pemilihan penyedia melalui proses Lelang (nilainya jauh diatas Rp200juta sebagaimana ditetapkan di Peraturan Bupati), Jawaban saya : Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan diantaranya : 1.    Pasal 1 angka 10 ...

Selengkapnya

Dokumentasi : sebagai Fasilitator Pelatihan PPK Tipe C Pemerintah Kabupaten Berau diselenggarakan UKPBJ Kab. Berau bersama Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia

6861f975 5872 4d54 ad15 5db9fef64db8

Kabupaten Berau telah menyelesaikan proses diklat PPK Tipe C yang diselenggarakan oleh UKPBJ Kab. Berau bekerjasama dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia 26-27 Juni 2024, diikuti peserta dari mulai Kepala Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub-Bagian, Pekabat Fungsional, dll dari berbagai Perangkat Daerah. Sukses selalu dan semoga kompetensi nya ...

Selengkapnya

Memitigasi Risiko ketika terjadi Harga Timpang Sejak Merumuskan Rancangan Kontrak

Dalam proses penyusunan rancangan kontrak, menurut kami risiko harga timpang pada saat penawaran perlu dimitigasi. Harga Timpang pada dasarnya ketentuannya sebagai berikut : Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan ...

Selengkapnya

Pembentukan UKPBJ

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah pada suatu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bentuknya struktural dan permanen, dalam artian permanen disini bermaksud agar akumulasi pengetahuan dari proses pengadaan yang sebelumnya akan permanen bertahan secara kelembagaan, bukan seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?