Pertama-tama kita harus pahami dahulu Badan Usaha Milik Desa merupakan pelaku usaha milik Pemerintah Desa, secara filosofis kehadirannya sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara milik pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian mereka termasuk Pelaku Usaha, menyelenggarakan usaha, dan tidak termasuk sebagai penyelenggara Swakelola. Sehingga ...

Pertanyaan ini muncul dan bagus…. Karena informasi perlu disebarkan jadi perlu dijelaskan dengan sederhana. Sertifikasi ini harus yang resmi, jangan sampai ada yang belum paham dan memganggap kegiatan yang bertemakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terus ada sertifikat nya, lantas hal ini dianggap “sudah sertifikasi”.   Tidak sekacau itu ya…. sertifikasi PBJ ...

Ketika terjadi “penyanderaan” dan jalan keluar dari situasi administratif tersebut adalah memangkas apa yang seharusnya diterima orang lain sehingga jadi berkurang dan si penyandera itu yang mendapatkan keuntungan, maka telah terjadi “terorisme” dengan kewenangan yang dikenal dengan istilah “korupsi”. Karena kesamaan inilah makanya baik “terorisme” dan “korupsi” dinyatakan sebagai “kejahatan ...

Permasalahan saya ketika menempati kantor baru adalah printer menampilkan pesan error “Initial Ink Charging is not complete” pada Printer di ruangan saya, pesan ini muncul pasca saya akan melakukan proses pencetakan dan dokumen tidak kunjung tercetak, malah muncul dialog window yang menampilkan pesan error tersebut dan meminta saya membaca buku ...

Di dorongnya : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Massif nya dukungan Pelaku Usaha agar masuk dalam Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Kemudahan pengurusan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Pengintegrasian layanan pada generasi terbaru pelayanan terpadu satu pintu menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) dll merupakan upaya Pemerintah untuk menghadirkan ...

Tahapan PBJP pada dasarnya terdiri dari tahapan : perencanaan persiapan pelaksanaan (pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima) Tahapan diatas dapat dilaksanakan pada Cara PBJP Swakelola dan/atau Swakelola. Jenis Kompetensi PBJP saat ini berkembang, termasuk Jenis Kompetensi (JK) Pengelola LPSE hingga JK Kepala LPSE (aturan baru LKPP). Namun JK untuk ...

Pada Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak, relatif sering tertukar antara : mengonsep rancangan kontrak; melakukan validasi rancangan kontrak. mengonsep rancangan kontrak pada dasarnya kita melakukan drafting dokumen kontrak beserta seluruh anatomi karakteristiknya seperti bentuk kontrak, jenis kontrak, klausul-klausul lingkup pekerjaan, cara pembayaran, ketentuan pemberian uang muka, pengakuan prestasi pembayaran, pihak yang ...

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi energi dan pariwisata hijau di Indonesia. Inpres ini memerlukan peran kepemimpinan ...

Kamus Kompetensi Teknis PBJ pada Jenis Kompetensi Perencanaan salah satunya menungut Indikator Perilaku untuk dapat mampu menyusun Harga Perkiraan. Harga Perkiraan yang menjadi konteks dalam Jenis Kompetensi Perencanaan ini terdiri atas : Rencana Anggaran Biaya pada saat Perencanaan Anggaran yang dilakukan bersamaan dengan Perencanaan Pengadaan; dan Harga Perkiraan Sendiri pada ...

secara garis besar ketentuan penyusunan spesifikasi teknis mencakup namun tidak terbatas pada : (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir berbasis identifikasi kebutuhan; (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, atau barang/jasa dalam katalog elektronik ...