peraturan lkpp tentang pedoman pelaksanaan pbj melalui penyedia
peraturan lkpp tentang pedoman pelaksanaan pbj melalui penyedia

Pemberlakuan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021

PerLKPP Nomor 9 tahun 2018 dicabut dengan aturan ini sebagaimana Pasal 9 PerLKPP 12/2021.

Perhatikan bahwa pada bagian Mengingat angka 2 dan angka 3 disebutkan :

  • 2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  • 3.Peraturan Presiden Nomor 17Tahun 2019tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2019Nomor 60);

Dengan demikian PerLKPP 12/2021 menggantikan PerLKPP 9/2018 DAN diterapkan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 dan Perpres 17/2019.

PerLKPP 12/2021 dapat diunduh lewat tautan ini : https://christiangamas.net/peraturan-lembaga-nomor-12-tahun-2021-tentang-pedoman-pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-melalui-penyedia/

Kapan pemberlakuannya? sejak diundangkan pada tanggal 2 Juni 2021.

Demikian.

Peraturan
Sebelumnya Pengaduan Masyarakat terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Selanjutnya Swakelola atau Penyedia?

Cek Juga

Pembangunan Berkelanjutan

Aspek PBJ Berkelanjutan pada area Sosial

PBJ Berkelanjutan memiliki area pada : Lingkungan hidup sosial Ekonomi ketiganya perlu diimplementasikan secara harmonis. ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: