Pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada masa itu sebagai fondasi berpikir hanya diatur Prinsip dan Etika Pengadaan, bila memperhatikan Peraturan ...
Selengkapnya
Pada Pasal 3 dari Perpres 16 tahun 2018 yang terakhir kali diubah dalam Perpres 12 tahun 2021 mengatur beberapa hal sebagai berikut : ayat (1) Pasal 3 berbicara tentang Jenis Pengadaan Barang/Jasa; ayat (2) Pasal 3 berbicara tentang pengadaan terintegrasi yang dapat dilakukan dari jenis-jenis Pengadaan; ayat (3) Pasal 3 ...
Selengkapnya
Halaman awal dari Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12/2021 dibuka dengan bagian Menimbang. Dalam bagian Menimbang disebutkan bahwa Pengadaan Publik yang dikenal sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting (poin menimbang a) dan tujuan dari Peraturan ini adalah value for money dan keberpihakan (poin menimbang b). Kemudian pada Perpres ...
Selengkapnya
Apalah untuk kebutuhan komputer server dan perangkat lunak (software) boleh menggunakan barang impor? Bagaimana menyusun TKDN nya? bila bisa menghitung TKDN guna penyusunan spesifikasi teknis, boleh saja, dalam kondisi barang belum tersertifikasi TKDN dapat saja menghadirkan / merakit komputer server “jangkrik” dari komponen lokal sebagai alternatif ketiadaan komputer server “built ...
Selengkapnya
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu UU yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibuslaw. Perubahan ini dalam UU Cipta Kerja tertuang dalam Bab IX, oh iya sebelum lebih lanjut, susunan UU Cipta Kerja yang tebal itu dapat dilihat secara berurutan sebagai ...
Selengkapnya
Peraturan Pengadaan dalam bentuk Peraturan Presiden saat tulisan ini dibuat masih mencantumkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam pengadaan publik, baik pengadaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermakna harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain dengan peraturan Pengadaan Barang/Jasa ...
Selengkapnya
Mari kita perhatikan bahwa tujuan pengadaan sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 4 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk : a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkanpenggunaanprodukdalamnegeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan ...
Selengkapnya
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan ...
Selengkapnya
Tujuan dan Kebijakan Pengadaan pertama kali hadir di Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang diubah dalam Perpres 12/2021. Bila kita memperhatikan Perpres 54/2010 yang terakhir kali diubah dalam Perpres 4/2015, urutan pasal-pasal adalah sebagai berikut : Pasal 1 Pengertian dan Istilah/Ketentuan Umum Pasal 2 Ruang Lingkup Pasal 3 Cara ...
Selengkapnya
Cakupan Ruang Lingkup Perpres 12/2021 sampai dimana? Apakah mencakup APBN/APBD saja? atau hingga BUMN atau BUMD atau APBDes? Jawabannya ada di Pasal 2 : Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran ...
Selengkapnya