peraturan lkpp tentang ukpbj
peraturan lkpp tentang ukpbj

Spirit Proaktif dalam kematangan UKPBJ

UKPBJ dengan pembinaan LKPP merupakan unit organisasi yang memiliki roadmap yang sudah jelas dalam tingkat kematangannya.

Ada 9 domain yang diatur, semua aspek yang ada dalam tiap-tiap domain memang pasti akan klop dengan ketentuan berlaku nasional terkait kelembagaan.

Hal ini merupakan amanat dari Perpres PBJP yang menekankan penguatan kelembagaan, apa saja domain yang diatur didalamnya? Bukan cuma soal pengadaan, makanya bisa dibilang UKPBJ yang mengikuti roadmap adalah UKPBJ yang paling kepo dengan organisasi lain baik bersinggungan lamgsung maupun tidak.

Dalam domain Manajemen SDM UKPBJ manapun di negeri ini akan sibuk mengurus bagaimana caranya supaya pemenuhan SDM Jabfung tercapai, masih dalam domain yang sama UKPBJ akan kepo ngurusin keberadaan tenaga yang kompeten dalam mengelola Pengadaan, demikian juga insentif berbasis Risiko dan kelas jabatan yang memiliki skema reward and punishment

Dalam domain Manajemen Teknologi Informasi, UKPBJ akan kepo untuk menerapkan sistem keamanan teknologi informasi sesuai kelaziman di Bidang tersebut.

Dalam domain Manajemen Kinerja UKPBJ akan kepo mengelola kinerja Pemgadaan agar dapat mencapai target.

Pada Domain-domain lain juga sama kepo nya, tujuannya adalah menjadi pusat keunggulan. Memenuhinya juga tidak mudah dan menuntut sumber daya yang pengaruhnya signifikan, saya jamin dan yakini bila ada yang belum level Proaktif itu lebih karena situasi dan kondisi yang beragam dan bukan kesengajaan.

Kepo-nya UKPBJ itu kadang bergesekan dengan belum diterapkannya unsur/sub-domain secara global di K/L/Pemda, sehingga mau tidak mau banyak interaksi dan dinamika antar Satker.

Salut buat LKPP sebagai instansi Pembina setingkat Kementerian yang memang selangkah lebih maju, kita terbiasa proaktif dan tidak nunggu sosialisasi baru bertindak…..

Masak yang simpel simpel aja harus nunggu sosialisasi sih? Jangan jadi kura-kura dalam tempurung, kita semua bukan dibayar negara untuk melamun.

 

Kelembagaan
Sebelumnya Materi Bimtek Peningkatan Kualitas SDM PPK, PPTK, Pelaku Pengadaan dan Staf Teknis dalam Melaksanakan Persiapan Pengadaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bontang – Maret 2022
Selanjutnya Peningkatan Kompetensi Penyedia Edisi April by Asosiasi Vendor Indonesia

Cek Juga

Memaknai ketentuan preferensi harga (Aspirasi Perubahan Perpres 12/2021)

Baik Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: