Tag Archives: Kelembagaan

Artikel sebelumnya Berikut ini adalah artikel berkaitan dengan UKPBJ atau merupakan singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan di Era Pandemi Tingkat Kematangan, Core Business, dan Kelembagaan UKPBJ Mengapa salah satu karakteristik UKPBJ sebagai Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Perbaikan Berkelanjutan? Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? ...

Kelembagaan UKPBJ dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur dalam Pasal 75 sebagai berikut : Pasal 75 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah membentuk UKPBJmemiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (2)Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b.pengelolaan layanan pengadaan ...

Walau UKPBJ sudah memiliki Pengaturan dalam hal Tingkat Kematangan dalam bentuk Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa : Unduh Namun tata kelola UKPBJ tidak sebatas itu saja, mentor dan atasan langsung saya yaitu Kabag PBJ Kab. Kutai Barat, hampir setiap hari membahas ...

Tim Pendamping Kontrak LKPP dibentuk berdasarkan pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; bahwa sehubungan dengan besaran jangkauan wilayah, diperlukan adanya sumber daya manusia yang dapat membantu ...

Secara sederhana, Perbaikan Berkelanjutan menjadi hal yang memang wajar dilakukan baik oleh lembaga maupun pribadi, namun bila melihat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah membahas soal Kelembagaan UKPBJ, mulai dari : Pasal 1 angka 11 : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah ...

Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan WBS dalam metode pengawasan internal merupakan bagian dari Pasal 76 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 76 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ...

Penjelasan tentang LKPP, silahkan lihat dasar hukum sebagai berikut : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengapa perlu dibentuk layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa? layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasist pemerintah dalam sengketa kontrak. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam ...

Pengantar dan Artikel Terkait Solusi berkaitan dengan mengapa K/L/Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan hukum kepada segenap pelaku pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait, bisa dibaca melalui artikel sebagai berikut : Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR Menafsirkan Peraturan Menteri ataupun Lembaga Jangan Jumawa ...

Pengantar LKPP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 6 berbunyi :”Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”. Dasar Pembentukan LKPP adalah Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 ...

Pengantar Pasal 18 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan bahwa Perencanaan Pengadaan dilaksanakan dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal, dan kebutuhan anggaran, perencanaan pengadaan adalah dikeluarkannya yang digunakan dan ditetapkan sebagai Rencana Umum Pengadaan (RUP). Apakah dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan dalam Pasal 18 ayat (2) ...