peraturan lkpp tentang ukpbj

Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Juni 7, 2021 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 926 Dilihat

Status :

Mencabut :

Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Link Unduh :

Website JDIH LKPP : Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Tautan Website ini : Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021_1811_1 Tentang Unit Kerja Pengadaan BarangJasa

Tags Peraturan

Cek Juga

Konsolidasi Pengadaan dan Soal Merek: Menjaga Kualitas Tanpa Terjebak Bias

Dalam praktik konsolidasi pengadaan barang/jasa, persoalan tidak pernah sesederhana menggabungkan paket. Konsolidasi hampir selalu melibatkan ...

3 Komentar

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasihBatalkan balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hari ini : 208

Kemarin : 715

Bulan ini : 12055

Tahun ini : 12055

Total Kunjungan : 1406446

Hits Hari ini : 1500

Total Hits : 4981265

Who's Online : 3

Alamat IP anda: 216.73.216.103

Christian Gamas, S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,C.RM.,CSCM., C.Med.,CPOf.,CPSp

Pendidikan

Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Informatika Universitas Surabaya (2003-2008)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Hukum Universitas Terbuka (2018-2022)
Sarjana Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka (2023-Proses)
Magister Strata-2 (S2) Manajemen Pascasarjana Jurusan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (2008-2010)
Mahasiswa Doktor Strata-3 (S3) Universitas Merdeka Malang

Kompetensi/Kemitraan

Asesor Kompetensi (BNSP) (2023)
Certified Procurement Specialist (BNSP) (CPSp) (2023)
Certified Procurement Officer (BNSP) (CPOf) (2022)
Mediator Bersertifikat (Lembaga Sertifikasi Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung) (2022)
Mediator Bersertifikat (BNSP) (C.Med) (2022)
Certified Supply Chain Manager (BNSP) (CSCM) (2022)
Anggota Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (2023-2024)
Anggota Badan Riset Pengembangan dan Konsultasi Asosiasi Vendor Indonesia (2022)

Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Lanjut (2021 - Sekarang)

Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021)

Certified Practitioner Neo Neuro Linguistic Programming (NNLP) Practitioner (2020)
Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar (2020)
Fasilitator BNSP Level 3 (2020)
Pendamping Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2020)

Procurement Probity Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2019)

Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar (2015)
Perencana Keuangan Pribadi/Associated Financial Planner (2008)

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat (29 Desember 2023 - Sekarang)
- Pengelola Pengadaan barang/Jasa Ahli Muda (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Sub-Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (31 Desember 2021 - 29 Desember 2023)
- Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Oktober 2021 - 31 Desember 2021)
- PLT. Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2021-Oktober 2021)
- Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan / Kanit Pembinaan dan Advokasi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021)
- Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (2019-2020)
- Tutor Universitas Terbuka (2013-Sekarang)
- Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Sendawar (2011-Sekarang)
- Kelompok Kerja Pemilihan Unit Layanan Pengadaan (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendapatan Daerah (2015-2016)
- Pejabat Pengadaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (2016)
- Anggota Ex-Officio Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (2014-2016)
- Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Kutai Barat (2011-2016)
- Dosen Mata Kuliah Aplikasi Komputer Politeknik Negeri Samarinda (2010)
- Director Pemasaran PT. Harmoni Dinamik (2005-2009)

Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Menyukai ini:

Artikel Terkait

Cek Juga

Konsolidasi Pengadaan dan Soal Merek: Menjaga Kualitas Tanpa Terjebak Bias

3 Komentar

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasihBatalkan balasan

hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Macam Macam Perikatan yang sudah umum dikenal di Masyarakat

Paradigma Administrasi oleh Nicholas Henry

HPS Bukan Harga Paling Benar, Apalagi Alat Menghitung Kerugian Negara

Swakelola Bukan Tanpa Kontrak, dan Pembayarannya Tetap Harus Tertib

Ketika Harga Naik, Mengapa Threshold Pengadaan Langsung Tetap?