Pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam mendorong efisiensi belanja publik dan memastikan nilai manfaat sebesar-besarnya (value for money). Untuk mencapainya, tata kelola pengadaan harus berorientasi pada kualitas, tingkat layanan, biaya, dan waktu. Pendekatan strategis seperti konsolidasi kebutuhan, keterlibatan penyedia sejak tahap awal, serta penggunaan sistem e-purchasing dan katalog elektronik menjadi kunci untuk menurunkan risiko, mempercepat proses, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri. Dengan demikian, pengadaan bukan sekadar proses administratif, tetapi instrumen kebijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan nasional.
Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan pengadaan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola kontrak, mengendalikan progres melalui Kurva S, serta menyelesaikan permasalahan hukum secara non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase. Dalam konteks proyek infrastruktur, rantai pasok yang sehat menjadi faktor krusial untuk menjaga produktivitas dan stabilitas keuangan penyedia. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, pengadaan dapat menjadi pendorong efisiensi sekaligus pengungkit pembangunan berkelanjutan.
