PBJP Khusus- Dikecualikan UU Lainnya

Peraturan Presiden

Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) mengecualikan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dibunyikan bahwa :

Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan pengadaan dikecualikan lainnya dalam peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 16/2018 Pasal 61 ayat (3) danPasal 91 ayat (1) huruf q.

Peraturan LKPP

Pada Pasal 1 angka 7 PerLKPP 12/2018 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah Pengadaan barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.Cakupan Praktik bisnis yang sudah mapan disebutkan pada Lampiran I halaman 16 dan Lampiran II halaman 4 PerLKPP 12/2018, salah satunya adalah Pengadaan Tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan membeli tanah milik perorangan/badan hukum/non-pemerintah yang akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, pengadaan tanah tersebut berlandas pada Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Demikian yang dapat disampaikan, tetap semangat, tetap sehat, dan salam pengadaan!

Artikel Terkait Pengadaan Dikecualikan/Pengadaan Khusus Sebelumnya

Pengadaan Khusus
Sebelumnya Pengadaan Dikecualikan – Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
Selanjutnya Sekrup Kecil dalam Kesatuan Sistem Besar

Cek Juga

Bela Pengadaan

PPMSE dan Bagaimana UMK Berjualan di Bela Pengadaan

Pengantar Pasal 1 PP 80/2019 menjelaskan bahwa PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: