pelaku usaha
pelaku usaha

Dasar Hukum Pemberian Kesempatan dalam Berkontrak

Dasar hukum pemberian kesempatan Pemberian Kesempatan adalah pada Pasal 56 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 :

  • (1)Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  • (2)Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  • (3)Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran

Pemberian Kesempatan dilakukan berdasarkan Penilaian oleh PPK berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan Pekerjaan, dalam hal ini mari kita perhatikan tanggung-jawab/tugas Penyedia yang diatur dalam Pasal 17 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 :

  • (1)Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf iwajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  • (2)Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
    • a.pelaksanaan Kontrak;
    • b.kualitas barang/jasa;
    • c.ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    • d.ketepatan waktu penyerahan; dan
    • e.ketepatan tempat penyerahan.

Idealnya Penyedia dinilai dari aspek-aspek yang diatur dalam Pasal 17 Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 oleh PPK, dalam hal aspek-aspek yang menjadi tanggung-jawab penyedia dapat logis diberikan pemberian kesempatan, maka pemberian kesempatan dengan denda dapat dilaksanakan.

Demikian.

Pelaku Usaha Pelaku Pengadaan
Sebelumnya PjPHP/PPHP yang dihapus dan serah terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen
Selanjutnya Awareness Bela Pengadaan pada Webinar Online DPP ITAKI Sulwaesi Tenggara

Cek Juga

permendagri 77 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK merupakan “peran” yang bergerak di Keuangan Daerah dengan ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: