umk koperasi
umk koperasi

2 Hal yang perlu diterapkan agar Pengadaan Pemerintah lebih ramah terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

Seringkali Pelaku Usaha UMK-Koperasi tidak tertarik mengikuti Pengadaan Pemerintah, dalam rangka menyukseskan amanat UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 2/2022 untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri dalam kaitannya yang diperoleh dari UMK-Koperasi.

Peraturan sudah ada sejak lama berkaitan dengan keberpihakan UMK-Koperasi, platform perdagangan juga sudah banyak, namun penilaian sejauh ini masih belum menghasilkan hal yang memuaskan, mengapa?

Berikut ini adalah upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menarik perhatian UMK-Koperasi dalam ekosistemnya.

  1. Simplifikasi

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Koperasi perlu simplifikasi dalam proses pengadaan, Pemerintah Daerah umumnya masih terbiasa dengan pelaku usaha dimutlakkan harus berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum, padahal pelaku usaha bisa perorangan, untuk masuk ke pasar pengadaan pemerintah harus ada upaya untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha agar masuk dalam pasar pengadaan pemerintah. Memberikan pendampingan dan menyederhanakan proses masuk ke pasar pemerintah menjadi hal yang perlu dilakukan Pemerintah/Pemda.

 

  1. Kelancaran / Likuiditas

Kecepatan pencairan pembayaran juga penting disini, pelaku usaha kecil memiliki keterbatasan modal, pemberian uang muka menjadi penting disini, kemudian kecepatan pembayaran barang/jasa yang diserah terimakan menjadi sangat penting karena dengan arus keuangan yang lancar para pelaku usaha bermodal kecil ini akan dapat melangsungkan operasional usahanya.

Demikian kedua hal yang masih seringkali dilupakan Pemerintah/Pemerintah Daerah agar UMK-Koperasi berminat menjadi penyedia Pemerintah, bagaimana di tempat anda? apakah hal ini masih terjadi? apakah ada kiat-kiat lain yang mungkin dapat menjadi solusi? silakan sampaikan di kolom komentar.

 

Salam Pengadaan.

Pelaku Usaha
Sebelumnya 3 Langkah Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Selanjutnya 2 Solusi Menghimpun Informasi Harga Untuk Penyusunan HPS

Cek Juga

Memaknai ketentuan preferensi harga (Aspirasi Perubahan Perpres 12/2021)

Baik Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: