PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 1 angka 20 Perpres 16 tahun 2018 berbunyi E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan E-Marketplace Merupakan salah satu kebijakan dalam Pasal 5 huruf d sebagaimana berikut : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : d. mengembangkan E-marketplacePengadaan Barang/Jasa; Pengembangan E-Marketplace ini selanjutnya diatur ...

Dalam kondisi tertentu ada kalanya seorang PPK perlu mempertimbangkan untuk paket sejenis daripada tender dua tiga kali untuk paket sejenis, ya digabungkan saja….. yang penting tetap mendukung UMKM salah satu pertimbangannya cuma kemudahan pemilihan penyedia. SDP tetap satu dan ditetapkan oleh Pokmil saat tender, PPK cukup menyediakan dokumen masing-masing paket ...

Manajemen Kapasitas merupakan sarana untuk menetapkan fungsi untuk mengukur, memantau, dan menyesuaikan batasan atau tingkatan dari kapasitas dalam tatanan untuk mengeksekusi dan melaksanakan jadwal kerja. Kapasitas Manajemen dilaksanakan dengan menjadi pondasi berdasarkan eksekusi sebanyak 4 tingkatan yang menjadi dasar, yaitu : perencanaan kebutuhan sumber daya perencanaan kapasitas “rough-cut” artinya dalam ...

mari sama-sama disimak PerLKPP 19/2019 dan kaitannya dengan integrasi Kompetensi PPK di APBN maupun di APBD. Video tahun lalu sudah saya bahas komplit   https://www.youtube.com/watch?v=rB3-Nl5YVxs&feature=youtu.be   Kompetensi yang disebutkan dalam PerLKPP 19/2019 sudah di teken Perpres Jabfung dan Kompetensi nya di berita ini : https://www.cnbcindonesia.com/news/20210116102650-4-216515/rezeki-pns-dapat-tunjangan-baru-dari-jokowi-ini-besarannya, berita ini click bait dari ...

Suatu hari Kucul melakukan tindakan yang aneh yang menarik perhatian Pano, entah kenapa disiang bolong, ditengah panas terik sinar matahari, Kucul menaiki sebuah Buku lalu menyeret dan menggunakan buku seperti Kuda Lumping, total 3 salinan, 2 buku di masing kaki kiri dan kaki kanan, lalu 1 buku seperti kuda lumping. ...

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 41 Perpres 16 tahun 2018, proses Pemilihan Penyedia terdiri atas : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Tender Cepat Tender/Seleksi Kemudian ada Pengadaan Khusus yang diatur dalam Bab VIII, yaitu : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pengadaan ...

Dalam artikel Informasi Dasar Identifikasi Kebutuhan  telah disebutukan tahapan dari Informasi Dasar Identifikasi Kebutuhan adalah menjawab berbagai pertanyaan yang disebutkan dalam artikel tersebut, tahapan Informasi Dasar Kebutuhan itu sebenarnya bertujuan untuk : Menetapkan dan Mengumpulkan Fakta / Informasi Dalam menjawab informasi berdasarkan fakta diatas, tidak ada salahnya kita melihat penerapan ...

Artikel blog Pengadaan ini akan membahas Pengadaan Barang/Jasa dimulai dari Perencanaan, khususnya pada pasal 18 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018  sebagai berikut : identifikasi kebutuhan penetapan jenis barang/jasa penetapan cara pengadaan jadwal, dan anggaran untuk memulai identifikasi kebutuhan, data/informasi yang krusial adalah sebagai berikut: pola belanja? Apa saja dan berapa ...

Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 68 berkaitan dengan Pengadaan Berkelanjutan membagi 3 aspek Pengadaan Berkelanjutan dengan 3 aspek yang sepenuhnya harus terpenuhi, yaitu : Ekonomi; Sosial;dan Lingkungan Hidup Tulisan kali ini akan mencoba berfokus pada Pembangunan Berkelanjutan yang erat kaitannya dengan Pengadaan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan ...

Database Pelaku Usaha Lokal maupun Penyedia Lokal diperlukan, namun bukan menjadi dokumen untuk sifatnya merekomendasikan atau pengambilan keputusan dalam proses pemilihan penyedia. Melalui fitur cari Pelaku Usaha dalam SIKAP, Pelaku Usaha Lokal maupun Penyedia Lokal yang belum memasukkan pengalaman dan/atau memiliki pembaharuan akun SIKAP dapat diketahui. Mendorong untuk terdaftarnya Pelaku ...