PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kita ketahui bersama Pemberian Kesempatan di berlakukan dengan pertimbangan PPK bahwa Penyedia mampu melakukan penyelesaian pekerjaan, atas tiap hari keterlambatan dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan apa yang dituangkan di kontrak. kasus : Misalnya nih…dilakukan pemberian kesempatan selama 50 hari kalender, ternyata dalam pelaksanaan pemberian ...

Jasa Konsultansi selain dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha, juga dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Perorangan. Penentuan dapat dilakukan perorangan maupun badan usaha lebih pada pemenuhan kebutuhan dari keluaran jasa konsultansi. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan Perorangan umumnya lebih sederhana, namun kesederhanaannya ini bukan berarti serta merta memutlakkan ...

Berikut ini adalah hal yang paling tidak boleh dilakukan dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Harga Perkiraan Sendiri di buat oleh pihak pelaku usaha yang bermaksud tidak baik artinya HPS (beserta dokumen persiapan pengadaan lainnya) hanya di tetapkan oleh PPK, dengan kata lain PPK hanya menjadi “boneka” dari ...

Selain merancang termin pembayaran kontrak, ada beberapa cara untuk membuat paket pengadaan menjadi menarik, salah satunya adalah merancang HPS semenarik mungkin. Bila dilakukan penyesuaian secara nilai uang saat ini, nilai kontrak yang sudah ada untuk pelerjaan sejenis dapat diperhitungkan sebagai data untuk membuat HPS menarik. Tidak salah juga bila terdapat ...

Misal akan dilakukan pengadaan makan minum sebanyak 1.000 boks, maka pertama-tama dapat dilakukan survey pasar di daerah sekitar lokasi pekerjaan. Misal pelaksanaan Pengadaan di Kecamatan Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, survey kepada pelaku usaha tidak perlu dilakukan jauh-jauh ke kota Samarinda.   Lokus nya pergi ke wilayah sekitar saja dan ...

Definisi / Pengertian : telah diatur dalam Pasal 1 angka 33 Perpres PBJP : Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adaiah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.   Siapa yang menetapkan : Berdasarkan Perpres PBJP yang dapat ...

di opd kami sdh diangkat kpa namun diangkat lagi ppk dan tugasnya menandatangani kontrak, apakah ini diboleh sesuai aturan trims respon : Apakah ada SK yang menyatakan bahwa boleh tanda tangan kontrak? Kemudian apakah PPK tersebut punya sertifikat kompetensi PBJ? SK dari PA ya pak? Maka : Tidak ada aturan ...

Sebagai sebuah aktivitas pelaksanaan perbendaharaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak memiliki kebebasan untuk kontrak privat yang segala sesuatunya fleksibel. Kontrak Pemerintah sudah ketat dan tidak dimungkinkan melakukan inovasi / modifikasi yang melanggar Peraturan. Jadi ketika aturannya menyebutkan PPK yang mengendalikan pelaksanaan kontrak dan penyedia yang melaksanakan pelaksanaan kontrak, jangan ...

Dalam penyusunan HPS PBJ melalui Penyedia, kita wajib mematuhi ketentuan yang ada untuk memastikan pekerja/tenaga di bayar layak, angka pengupahan/remunerasi umumnya paling sedikit mengikuti angka Upah Minimum Daerah, mengapa hal ini perlu diberlakukan demikian? PBJPemerintah memberlakukan aspek-aspek pengadaan berkelanjutan, sehingga salah satu aspek nya adalah sosial, aspek sosial ini filosofisnya ...

Melanjutkan materi dari : https://christiangamas.net/konsolidasi-pengadaan-benarkah-susah/ kesulitan / susah melakukan Konsolidasi karena kita belum melakukan saja, belum melakukan bukan berarti tidak bisa melakukan, karena sebenarnya kita sudah pernah melakukan di kehidupan sehari-hari tanpa disadari….. mari kuy simak apa yang sebenarnya mungkin sudah kita temui sehari-hari berkaitan dengan Konsolidasi Pengadaan Ada sebuah ...