Pengadaan obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) di sektor publik sering kali menjadi salah satu proses pengadaan yang paling menantang. Mulai dari struktur pasar farmasi yang dikendalikan oleh prinsipal produsen, perbedaan harga antar-Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang relatif tipis, hingga kendala kapasitas gudang penyimpanan dan hambatan administrasi internal. ...
Selengkapnya
Pendahuluan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan tata kelola hijau kini bukan lagi sekadar wacana global, melainkan telah menjadi bagian integral dari regulasi nasional. Dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di Indonesia, komitmen ini secara eksplisit ditegaskan sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (termasuk ...
Selengkapnya
Dalam dinamika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kita sering mendengar frasa yang tampak solutif di awal, namun beracun di akhir: “Kerjakan saja dulu, mas/mbak! Soal kontrak dan dokumen administrasi gampang, nanti disusulkan.” Di atas kertas atau dalam diskusi lisan, instruksi ini terkesan menunjukkan ketegasan birokrasi dalam mengejar target penyerahan pekerjaan ...
Selengkapnya
Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, skema sewa kendaraan dinas masuk ke dalam kategori Jasa Lainnya. Namun, tidak sedikit Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pengadaan yang menghadapi kendala teknis dan administrasi saat menyusun rancangan kontrak serta penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terutama ketika menghadapi tuntutan skema pembayaran di awal ...
Selengkapnya
Pernahkah Anda mendengar tuduhan atau sindiran tajam publik: “APBD kan sudah disahkan DPR/DPRD, kenapa dinas kok lelet sekali belum belanja juga?” Atau sebaliknya, muncul kegeraman publik ketika melihat fenomena belanja barang yang tidak rasional di sektor publik—seperti kipas angin seharga Rp11 juta per unit atau kaos kaki Rp100 ribu per ...
Selengkapnya
Ada pemahaman yang perlu diluruskan: Pengadaan Langsung tidak selalu identik dengan permintaan penawaran, klarifikasi, negosiasi, lalu kontrak SPK. Dalam Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya terdapat mekanisme yang lebih sederhana, yaitu pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia. Pada mekanisme ini, Pejabat Pengadaan pada prinsipnya mencari informasi barang/jasa dan harga, melakukan pemesanan kepada Pelaku ...
Selengkapnya
Dalam lanskap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), kehadiran E-purchasing melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring sering kali dipahami secara dangkal sebagai sekadar proses “belanja kilat” atau klik-transaksi layaknya berbelanja di e-commerce personal. Padahal, untuk mewujudkan prinsip Value for Money, tahapan negosiasi tetap menjadi salah satu instrumen paling krusial bagi Pejabat Pembuat ...
Selengkapnya
Dalam kerangka pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat desa, kebijakan pengadaan barang/jasa dirancang dengan prinsip fleksibilitas yang tinggi. Mengingat karakteristik wilayah yang beragam serta percepatan pembangunan yang mendesak, regulasi sengaja menyederhanakan proses dan memangkas kerumitan administratif. Kewajiban sertifikasi kompetensi teknis yang ketat bagi pelaksana di tingkat desa juga ditiadakan ...
Selengkapnya
Penerapan konsep Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kian menjadi sorotan utama sejak diintegrasikannya aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam regulasi nasional. Tujuannya tentu mulia: memastikan setiap rupiah uang negara tidak hanya mengejar aspek efisiensi ekonomi jangka pendek, melainkan turut menunjang pembangunan jangka panjang yang ...
Selengkapnya
Dalam siklus pengelolaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan belanja sewa kendaraan dinas operasional seringkali dianggap sebagai kegiatan administratif yang sederhana. Cukup melihat Standar Satuan Harga (SSH), mengalikan durasi, lalu menunjuk penyedia. Padahal, di balik lembar dokumen persiapan pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdapat titik-titik kritis yang sangat rentan dimanfaatkan ...
Selengkapnya