PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pendahuluan Kontrak di Indonesia mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan asas Korkodansi dibawa Pemerintah Hindia Belanda, dengan demikian yang berlaku adalah berdasarkan Burgerleijk Wetboek voor  Indonesie yang berasal dari Negeri Belanda dalam hal ini karena berasal dari Belanda selama masa Kependudukan Hindia Belanda, maka pemberlakuan Civil Law System dan ...

Definisi Kontrak Payung Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 27 ayat (7) menyebutkan bahwa Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. Dengan demikian karena volume dan/atau waktu pengirimannya ...

Pengantar Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada bagian menimbang huruf b, kalimat Pembangunan Berkelanjutan disebutkan dalam kalimat : bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam ...

Pengantar Untuk membuat sebuah barang/jasa hadir dan dapat beroperasi secara sederhana, tak jarang diperlukan proses yang rumit untuk menghadirkan “Experience” yang mudah, nyaman, dan bermanfaat dari sisi “Kacamata” Pengguna. Tak heran Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lebih menekankan pada penyederhanaan materi untuk mengatur hal secara normatif dan ...

Untuk Menuju Halaman Latihan Soal silahkan Klik disini  

Materi Slide : KLIK DISINI Untuk Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Klik disini Semoga materi ini membantu anda sekalian untuk memahami dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salam Pengadaan!

Berdasarkan artikel sebelumnya : https://christiangamas.net/perlindungan-hukum-bagi-pelaku-pengadaan-di-pemerintah-daerah/ Saya menuliskan bahwa bagaimana Perlindungan Hukum di tengah masyarakat Indonesia yang senang memidanakan itu diperlukan untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah namun dipaksakan bersalah, terdapat potensi tersebut walaupun ada ucapan kalau tidak salah kenapa harus risih, kita tetap perlu melindungi dan hal tersebut sudah ...

Pengantar Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang otomatis merupakan Pejabat Struktural pada sebuah Pemerintah Daerah, saya sering kali heran dengan ucapan para rekan sejawat saya yang menyatakan dengan anggaran yang kecil kita bisa berbuat apa untuk menunjang kinerja organisasi Pemerintah? Saya tidak sepenuhnya sependapat untuk hal ini karena kebetulan saya ...

Pengantar Dengan melihat profesi saat ini yang tidak terpikirkan satu atau dua dekade lalu, bisakah kita menganggap Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagai profesi, sebagaimana yang telah saya tuliskan pada artikel berikut ini :Pengadaan sebagai Profesi, apakah kita kelak akan tetap relevan? ataukah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara kognitif oleh ...

Pada artikel ini saya telah membahas tentang UMKM yang perlu didukung berdasarkan Tujuan dan Kebijakan Perpres 16 tahun 2018 : https://christiangamas.net/keberpihakan-kepada-umkm-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Tapi berpihak pada UMKM bukan lantas memanjakan, UMKM yang menjadi Penyedia tetap perlu di lakukan Pengelolaan Kontrak berdasarkan Pasal 17 Perpres 16 tahun 2018 yang berbunyi isian sebagai berikut ...