PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Proses penyusunan HPS membutuhkan dokumen-dokumen yang telah tersedia dari proses perencanaan meliputi : dokumen paket pekerjaan pengadaan komputer dan server, dokumen spesifikasi teknis, dokumen harga pasar dan dokumen informasi harga lainnya, daftar katalog elektronik (e-Catalogue), dan informasi kinerja penyedia barang/jasa. Selanjutnya dari dokumen tersebut dilakukan pengelompokan data pasar berdasarkan persamaan/kemiripan ...

Persiapan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan yang diatur dalam Pasal 25 perpres 16/2018 terdiri atas kegiatan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri, penetapan rancangan kontrak, penetapan uang muka, dan penetapan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jeminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk ditetapkan oleh PPK untuk ...

Sebelum persiapan pengadaan dilakukan penetapan, perlu dipertimbangkan sebagaimana disebutkan di halaman 2 bagian 1.2 Lampiran PerLKPP 9/2018 bahwa dalam Persiapan Pengadaan PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-Purchasing, atau termasuk pengadan khusus. E-Purchasing memiliki kemudahan-kemudahan, selain pengadaan dapat ...

PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memiliki tugas menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan demikian berdasarkan regulasi tugas tersebut dilaksanakan oleh PPK. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK oleh PPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 huruf c merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PPK pada tahap Persiapan ...

Pelaksanaan definisi value for money yang dapat dijabarkan sebagai pemenuhannilai manfaat yang sebesar-besarnya sebagaimana bagian menimbang huruf b dalam pengadaan perangkat komputer atau elektronik yang termasuk dalam jenis pengadaan barang, untuk memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya maka pengelola pengadaan barang/jasa setelah menentukan spesifikasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan pemenuhan ...

Kasus : Pada sebuah satker Kementerian terdapat 23 eselon 2 (KPA) yang memiliki pengadaan mebeler Bagaimana strategi konsolidasi pengadaannya, baik di tingkat PA, KPA, PPK ataupun Pokja Pemilihan ? Uraikan secara singkat dan padat ! Jawab : Ada beberapa skenario yang akan saya berikan untuk berbagai kondisi, skenario tersebut silahkan ...

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia pada zaman penjajahan dikerjakan swakelola dengan masyarakat tanpa penyedia, selanjutnya pada zaman kemerdekaan Negara kemudian hadir dengan nama Departemen Pekerjaan Umum yang sebelumnya pada zaman kependudukan Belanda dikenal dengan “Burgerlijke Openbare Werken (1919)” dan kemudian menjadi “Departement van Verkeen en Waterstaat (1924)” dan saat peralihan ...

Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengatur tentang timing Perencanaan Pengadaan yang dapat disingkat perencanaan pengadaan dilaksanakan dimulai setelah penetapan pagu indikatif pada APBN dan setelah nota kesepakatan KUA-PPAS pada APBD, sebelum pengajuan RKAKL dan RKA Perangkat Daerah Mengapa sih hal ...

Perencanaan PBJP terdiri atas tahapan-tahapan yang saling berhubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan PerLKPP Nomor 7 tahun 2018 pada Pasal 3, pada bagian ini hubungan antar tiap-tiap tahapan dan apa yang dilaksanakan dalam masing-masing tahapan dapat diuraikan secara berurutan dengan ...

Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan WBS dalam metode pengawasan internal merupakan bagian dari Pasal 76 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 76 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ...