Dalam kondisi pengadaan dilakukan untuk pengadaan darurat, maka regulasi yang digunakan adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan (PerLKPP13/2018) berdasarkan PerLKPP tersebut pada Pasal 6 ayat (2) perlu dilakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa
Dongeng fiktif soal Diskusi terkait daftar hitam, pertanyaan : 1: sedikit tanya minta saran pengalaman: kita ada pengadaan yg telah sampai tahap pembuktian kualifikasi, calon pemenang nya sudah dalam pengusulan daftar hitam, surat pengajuan daftar hitam oleh PA. Posisi baru direview BPK di daerah lain, informasi diperoleh dari media koran, ...
SelengkapnyaTujuan dari Pendaftaran Tanah
Mengapa Negara Mengatur Pendaftaran dan Pengelolaan Tanah? Terdapat kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 yang dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Manajemen Pertanahan dan ...
SelengkapnyaPenyusunan Spesifikasi Barang yang biasanya diberikan melalui Hibah (Senarai Ringkas)
Tanya : Kementerian dulu memberikan hibah berupa barang, biasanya dulu kami tinggal menerima, sekarang tidak lagi demikian, kami diberikan anggaran biasanya berupa Dana Alokasi Khusus / DAK kemudian proses pengadaannya dilakukan sendiri, dalam lingkup pengadaan barang apa yang perlu kami lakukan berkaitan dengan spesifikasi barang? Jawab : Spesifikasi di silahkan ...
SelengkapnyaPenyusunan Spesifikasi Teknis menggunakan Standarisasi Internal untuk Pengadaan Barang pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Menyusun spesifikasi teknis merupakan hal yang umum dilakukan oleh pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan membantu tercapainya tuuan organisasi, jadi kita hendaknya tidak sibuk dengan proses pengadaannya, proses pengadaan cukup dipandang sebagai sarana dan kegiatan penunjang untuk proses pencapaian tujuan organisasi (boleh dilihat materi pemenuhan nilai manfaat ...
SelengkapnyaKraljic Matrix dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan AC untuk 1 (satu) gedung sebanyak 60 (enam puluh) unit, masing-masing 1 PK, terhadap pengadaan tersebut dalam matriks Kraljic termasuk dalam kuadran apa? apa yang bisa disimpulkan dari kuadran tersebut? Kraljic Matrix membagi kategori pengadaan berdasarkan risiko pasokan (supply risk) pada sumbu horisontal dan dampak keuntungan pengadaan (profit ...
SelengkapnyaPengadaan Keadaan Darurat : Akomodasi Bagi Tenaga Medis Yang Bertugas Menangani Covid-19 Menggunakan Hotel/Penginapan
Untuk pengadaan jasa hotel, dalam kondisi pandemik seperti ini hotel tidak beroperasi seperti biasa yang mengakomodir kebutuhan pelanggan dari suatu daerah mengingat ada pembatasan keluar/masuk daerah, sehingga bukan tidak mungkin pemilik hotel bersedia bekerjasama dengan Pemerintah untuk digunakan sebagai mess sementara bagi tenaga medis, hal ini dikarenakan hotel/penginapan memiliki tenaga ...
SelengkapnyaPenyusunan Harga Perkiraan dan Segmentasi Pelaku Usaha berbasiskan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jenis pengadaan : Barang
Materi Webinar dari Bagian Pengadaan barang dan Jasa tanggal 24 April 2020 Membahas penyusunan kebutuhan biaya dalam kontrak Pengadaan Barang tentunya berkaitan dengan perencanaan anggaran yang merupakan proses yang mendahului proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Pemerintah, secara sederhana logika ini selaras dengan analogi dengan uang ...
SelengkapnyaKeadaan Darurat?
Terdapat Daerah dengan Penetapan “Status Siaga Darurat”, pertanyaannya adalah Status Siaga Darurat ini apakah masuk dalam Keadaan Darurat sehingga dimungkinkan bisa dilaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Keadaan Darurat? Menetapkan “Status Siaga Darurat” berdasarkan UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dikategorikan sebagai kesiapsiagaan, yang mana berdasarkan Pasal 1 ...
SelengkapnyaPembelian dalam jumlah besar melalui kontrak yang memperoleh bonus, Termasuk Gratifikasi Tipikor?
Kontrak Pemerintah untuk pembelian barang elektronik perlengkapan kantor berpotensi menerima “kelebihan” produk yang sama atau benar-benar berbeda, hal ini lumrah bila kita melihat pada kehidupan sehari-hari, bila dalam belanja pribadi ketika membeli televisi pada masa promo mendapat blender, beli AC mendapat juicer, beli mesin cuci mendapat payung cantik, dan sejenisnya. ...
Selengkapnya