Persiapan Pengadaan Oleh Ppk
Persiapan Pengadaan Oleh Ppk

Mengapa perlu menetapkan spesifikasi teknis/KAK? Dan mengapa PPK yang menetapkan

PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b memiliki tugas menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan demikian berdasarkan regulasi tugas tersebut dilaksanakan oleh PPK. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK oleh PPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 huruf c merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PPK pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

  • Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:
    • a. menetapkan HPS;
    • b. menetapkan rancangan kontrak;
    • c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
    • d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PerLKPP 9/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, merupakan salah satu bagian dari proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana disebutkan dalam halaman 2 Lampiran 9/2018 sebagai kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA.

Sebelum dilakukan penetapan spesifikasi teknis/KAK terlebih dahulu dilakukan reviu sebagaimana disebutkan dalam halaman 5 Lampiran PerLKPP 9/2018 untuk memastukan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan dengan cakupan reviu meliputi kuanitatas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar.

Pada tahapan reviu ini PPK memastikan spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa dengan perencanaan berdasarkan data/informasi pasar terkini, bila dipandang spesifikasi tidak lagi tersedia / tidak sesuai kebutuhan dan kondisi di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA, dalam hal masih memenuhi maka PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA untuk kemudian dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

Dengan demikian PPK berperan sebagai perumus dalam persiapan pengadaan untuk memastikan perencanaan dari PA/KPA yang disusun untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui pengadaan barang/jasa sebagaimana fungsi dan tugas nya yang diatur dalam Perpres 16/2018 dan dalam Perpres 16/2018 PPK ditempatkan sebagai pelaku pengadaan dengan jabatan kompetensi tertinggi yang pantas untuk menyusun hal-hal tersebut.

Persiapan
Sebelumnya Studi Kasus : Pengadaan Barang Elektronik dan Value For Money
Selanjutnya Urgensi Pertimbangan Ketersediaan Komoditas Katalog Elektronik dalam Persiapan Pengadaan

Cek Juga

Memaknai ketentuan preferensi harga (Aspirasi Perubahan Perpres 12/2021)

Baik Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: