Persiapan Pengadaan Oleh Ppk
Persiapan Pengadaan Oleh Ppk

Pertimbangan dalam menyusun HPS dalam Pengadaan Komputer

  • Proses penyusunan HPS membutuhkan dokumen-dokumen yang telah tersedia dari proses perencanaan meliputi : dokumen paket pekerjaan pengadaan komputer dan server, dokumen spesifikasi teknis, dokumen harga pasar dan dokumen informasi harga lainnya, daftar katalog elektronik (e-Catalogue), dan informasi kinerja penyedia barang/jasa. Selanjutnya dari dokumen tersebut dilakukan pengelompokan data pasar berdasarkan persamaan/kemiripan spesifikasi dari informasi pada barang yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
  • Kondisi pasar dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa informasi dengan kebutuhan barang, dalam hal ini jenis produk dapat dilihat berdasarkogi tipe kapasitas dan garansi, merek yang tersedia di pasar, produk substitusi yang mungkin dapat diambil, tingkat penyedia yang akan menjadi target dari penyedia yang ada meliputi namun tidak terbatas dipandang dari sisi jumlah lokasi kapasitas usaha meliputi eceran grosir agen tunggal atau pabrik, apabila ternyata dari dokumen perencanaan dapat ditemukan produk komputer dan server pada katalog elektronik, maka proses penyusunan HPS dapat dikecualikan dan tidak perlu dilakukan.
  • Kemudian dilakukan pengolahan data dan informasi pasar yang menghasilkan analisas data dan informasi pasar sehingga terdapat keluaran berupa analisis biaya dan harga, dengan demikian diperleh komponen struktur harga yang terdiri dari harga yang berlaku di pasaran berdasarkan kondisi pasar dan target dari penyedia yang dipilih untuk menyediakan barang atas spesifikasi tersebut, biaya overhead, dan keuntungan (profit) yang wajar.
  • Dalam menyusun HPS atas informasi yang telah dikumpul tersebut maka berdasarkan kondisi pasar dapat diambil pilihan sebagai berikut :
    • Apabila komputer dan server tersebut memiliki penyedia yang sedikit maka informasi harga yang akan digunakan untuk menghitung HPS adalah harga satuan tertinggi dari informasi yang dihimpun;
    • Apabila komputer dan server tersebut memiliki jumlah penyedia yang banyak maka informasi harga yang akan digunakan untuk menghitung HPS adalah harga satuan terendah dari informasi yang dihimpun;
    • Apabila komputer dan server tersebut memiliki jumlah penyedia yang banyak dan variasi produk yang cukup banyak maka untuk menghitung HPS adalah harga rata-rata dari informasi yang dihimpun;
    • Dokumentasi dalam penyusunan dari informasi yang dihimpun tersebut dijadikan lampiran dalam kertas kerja penyusunan HPS.
    • Informasi yang digunakan adalah informasi paling aktual dengan waktu penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (8) Perpres 16/2018.
  • Keahlian dan cara penghitungan HPS berdasarkan informasi paket pada proses perencanaan, kondisi pasar, analisis biaya dan harga, dan perhitungan dilakukan secara cermat sehingga dapat dicegah terjadinya kerugian negara karena ketidak cermatan dalam menyusun HPS, hal ini dikarenakan HPS berfungsi untuk menilai kewajaran harga dan sebagai batas tertinggi penawaran yang sah, dalam proses penyusunan HPS wajb dijaga kerahasiaan rinciannya walaupun nilai total HPS bersifat terbuka/tidak rahasia.
  • Keseluruhan proses tersebut diatas adalah garis besar secara umum, mengingat HPS digunakan untuk menilai pelaku usaha, menjadi batas penawaran yang sah bagi pelaku usaha, dan dasar untuk menjadi nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (5), maka HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana disebutkan di Pasal 26 ayat (1) Perpres 16/2018 dan telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Perpres 16/2018.
Persiapan
Sebelumnya Persiapan Pengadaan oleh PPK dan Respon Penyedia Saat Proses Pemilihan Nantinya
Selanjutnya Contoh Pemberlakuan Jaminan dalam Pekerjaan Konstruksi

Cek Juga

pembinaan pelaku usaha pbjp

Apakah tidak ada Peraturan tentang Sanksi Daftar Hitam pada Era Perpres 12/2021?

Jawabannya TIDAK Dalam Perpres PBJP kita tidak menghapuskan tentang Daftar Hitam. Hanya saja persepsinya Daftar ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: