PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kriteria Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada ayat (5) Pasal 38 dengan kriteria sebagai berikut : a.penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen ...

Penyedia Jasa Internet atau Internet Service Provider (ISP) di beberapa kota besar memiliki kompetitor, namun dalam kondisi satu-satunya ISP adalah BUMN dan tidak ada kompetitor lain, maka proses Pengadaan bisa dilaksanakan dengan dua metode, dapat menggunakan metode Penunjukan Langsung, atau menggunakan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun ...

BChiller adalah alternatif pendingin ruangan selain air conditioner, biasanya serupa dengan ac sentral chiller ruangan sudah tersedia saat pembangunan gedung, sehingga pembelian baru memiliki pola identifikasi kebutuhan yang serupa, yaitu untuk penggantian. Namanya penggantian, maka pengadaan chiller akan menggantikan chiller yg saat ini kondisinya sudah tidak begitu baik karena memang ...

Pertanyaannya : Adakah larangan pemberian hibah bangunan ke objek yang sama 2x dalam 2 tahun anggaran berturut-turut. TA 2020 sudah pernah mendapat hibah gedung, TA 2021 kembali mendapatkan hibah berupa renovasi gedung? Agar tidak bias, mohon membedakan belanja hibah dengan hibah, Belanja Hibah berbeda dengan Hibah yang merupakan Pendapatan Daerah ...

Download di : Bela Pengadaan + Pengadaan Langsung

  Downloiad di : Sosialisasi Perpres 12 Th 2021 + Matriks Komplit

Rancangan kontrak dan ketentuan uang muka erat kaitannya, karena berkaitan dengan uang muka dimana ketentuannya termuat dalam Pasal 29 ayat (3) Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 sebagai berikut : Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. Apa sih guna uang muka, dalam Pasal 29 ayat ...

dalam kondisi berkepanjangan pandemi seperti ini, perilaku panic buying untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terjadi dan menyebabkan harga barang/jasa fluktuatif dengan relatif sadis….   apa kabar pemenuhan kebutuhan barang/jasa dengan kondisi darurat? Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Perpres 16/2018 termasuk dalam Pengadaan Khusus. Pengadaan Khusus tidak bisa diukur ...

Dulu, pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 35 Pasal 1 disebutkan : Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E–purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 ...

Santer terdengar kebisingan bahwa dengan berlakunya PerLKPP 12/2021 tidak mencabut Permenpupr 14/2020,konon katanya untuk selain konstruksi saja yang menggunakan PerLKPP 12/2021 karena PerLKPP 12/2021 menggantikan PerLKPP 9/2018. Lebih lanjut lagi ada yang mempermasalahkan kewenangan LKPP, kok bisa LKPP mencabut aturan Menteri? dan sebagainya? Kebisingan ini tidak perlu terjadi bila kita ...