PEMERINTAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebenarnya telah mengatur adanya APBD Pergeseran yang dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran yang menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Apa itu SiLPA? SiLPA dengan huruf ‘i’ kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu ...

Reformasi Birokrasi merupakan proses perbaikan berkelanjutan, birokrasi dari berbagai perspektif sebenarnya berbicara sebuah cakupan yang lebih besar, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi lekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya adalah PNS dan PPPK. Ketika diundangkannya UU ASN tahun 2014 silam, saya yang masih baru 3 tahun menjadi ...

Peraturan yang terkait dalam penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut : PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk dasar penyusunan Standar Harga menggunakan Perpres 33/2020 tentang Standar Satuan Harga Regional : Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Juga ada ...

Kartu Kuning ini adalah dokumen yang populer bagi para pencari kerja, karena seringkali dipersyaratkan dalam proses mencari kerja baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, tujuan dari keberadaan kartu kuning adalah untuk mendata para pencari pekerjaan khususnya pada sektor formal, sehingga dapat diketahui informasi terkait jumlah tenaga kerja yang belum ...

Terkadang dalam proses penetapan administrasi pemerintahan yang berpengaruh pada hak, masyarakat dapat saja menghadirkan bukti berupa dokumen-dokumen untuk mempertahankan, memperkuat, dan/atau menolak penetapan tersebut agar haknya tetap bisa dimiliki. Namun tentunya kegiatan ini wajib dilandasi dengan cara-cara yang baik dan tidak memalsukan dokumen. Saat ini surat / dokumen instansi kedinasan Kementerian/Lembaga/Pemerintah ...

Salah satu lembaga independen adalah KPID yang merupakan singkatan dari Komisi Penyiaran Informasi Indonesia Daerah, lembaga ini bukan bagian dari Kementerian/Lembaga maupun Perangkat Daerah dalam sebuah Perangkat Daerah, dasar pendiriannya di Daerah pada tingkat provinsi adalah : UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran : Klik disini Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 ...

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang digunakan oleh Pemda seluruh Indonesia merupakan aplikasi yang saat ini pemanfaatannya digunakan berupa fungsi Penganggaran dan fungsi Penatausahaan Keuangan. Beberapa catatan kami menerima berbagai konsultasi terkait penggunaan aplikasi ini adalah proses penganggaran yang terlalu rinci dan menyebutkan merek, penyebutan merek ini bila disadari ...

Saat ini Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada PP 12 Tahun 2021. Pemerintah Daerah dapat saja melakukan Pergeseran Anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 PP 12/2019 yang berbunyi : Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek ...

Pertama-tama, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga peraturan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan adminimistrasi pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja (UU Omnibuslaw). Mari kita tilik Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, ...

Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 40% Barang/Jasa agar dibelanjakan kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha-Usaha yang dilaksanakan Koperasi, tujuannya adalah untuk memberikan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bergerak di Usaha-usaha dengan segemn Kecil tersebut. Penerapan kebijakan yang diamanatkan dalam UU ini tertuang jelas ...