Saat ini Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada PP 12 Tahun 2021. Pemerintah Daerah dapat saja melakukan Pergeseran Anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 PP 12/2019 yang berbunyi : Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek ...
Selengkapnya
Pertama-tama, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga peraturan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan adminimistrasi pemerintahan untuk mendukung Cipta Kerja (UU Omnibuslaw). Mari kita tilik Pasal 174 UU Cipta Kerja yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, ...
Selengkapnya
Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Pusat untuk menganggarkan 40% Barang/Jasa agar dibelanjakan kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha-Usaha yang dilaksanakan Koperasi, tujuannya adalah untuk memberikan semakin banyak lapangan pekerjaan yang bergerak di Usaha-usaha dengan segemn Kecil tersebut. Penerapan kebijakan yang diamanatkan dalam UU ini tertuang jelas ...
Selengkapnya
Sebelumnya telah kita bahas Administrasi Pemerintahan yang telah dirubah melalui UU Cipta Kerja melalui artikel : Administrasi Pemerintahan?Pada artikel ini kita telah membahas : Upaya menyinkronkan jalannya Pemerintahan Adanya Standar dalam Administrasi Pemerintahan Persyaratan Diskresi Pembuatan Keputusan Secara Elektronik Mari kita lebih lanjut bahas terkait apa yang terbaru dari UU Cipta Kerja ...
Selengkapnya
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah salah satu UU yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibuslaw. Perubahan ini dalam UU Cipta Kerja tertuang dalam Bab IX, oh iya sebelum lebih lanjut, susunan UU Cipta Kerja yang tebal itu dapat dilihat secara berurutan sebagai ...
Selengkapnya