PEMERINTAHAN

PBJ Desa dan Pengaturannya

Peraturan untuk menjadi pedoman dari PBJ Desa adalah Peraturan LKPP Nomor 12/2019, Peraturan PBJ Desa berbeda dengan Pengadaan di BUMN, berbeda dengan BUMD, dan berbeda dengan PBJ Pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan sendiri. LKPP sebagai lembaga yang mengatur tentang kebijakan Pengadaan menerbitkan PerLKPP 12/2019 yang menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk ...

Selengkapnya

Urgensi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan BMD

Garis Besar Perencanaan Pengadaan

Mari perhatikan timing perencanaan pengadaan pada Perpres PBJP : Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN ...

Selengkapnya

Pemerintah dan Kritik tanpa Solusi, tepatkah?

Tidak perlu anti dengan kritik…. Sebising apapun! Coba lihat pertandingan olahraga, kalau tidak penonton di stadion yang memaki-maki, apakah rame? Penonton selain mendukung, juga niatannya berkomentar, dan ribut…. Buat yang nonton di rumah melalui TV, tenang… ada fitur yang tidak dimiliki oleh mereka yang nonton di Gelanggang Olahraga secara langsung… ...

Selengkapnya

SIPD antara Perencanaan dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

SIPD itu adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemda, pada prinsipnya modul yang sedang happening digunakan banyak pihak saat ini adalah modul perencanaan dan modul penatausahaan keuangan. Konsepsi yang seringkali masih keliru adalah menginput informasi terkait standar harga yang masih menyebutkan merek, walaupun dalam aplikasi SIPD pada modul penatausahaan tidak menyebutkan ...

Selengkapnya

Negara Kondusif dan Lingkaran Baik maupun Lingkaran Buruk

30e7f1a0 d99c 49ed 8459 bed81ae89371

Lingkaran Kecil Lingkaran Besar….. senandung lagu masa kanak-kanak memudahkan visualisasi kita dalam menggambar sebuah objek saat kita masih taman kanak-kanak, sesuatu yang mungkin dalam kondisi saat ini tidak sama pengalamannya karena generasi saat ini melakukan pendidikan pra-sekolah secara daring selama pandemi. Ya, negara kita dan berbagai negara lainnya sedang tidak ...

Selengkapnya

Strategi Pergeseran Anggaran Pemerintah Daerah

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebenarnya telah mengatur adanya APBD Pergeseran yang dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran yang menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Apa itu SiLPA? SiLPA dengan huruf ‘i’ kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu ...

Selengkapnya

Reformasi Birokrasi dan Pencatatan Kinerja

pembentukan struktur organisasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses perbaikan berkelanjutan, birokrasi dari berbagai perspektif sebenarnya berbicara sebuah cakupan yang lebih besar, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi lekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya adalah PNS dan PPPK. Ketika diundangkannya UU ASN tahun 2014 silam, saya yang masih baru 3 tahun menjadi ...

Selengkapnya

Penyusunan RKA-SKPD APBD

Pmdn Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan yang terkait dalam penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut : PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk dasar penyusunan Standar Harga menggunakan Perpres 33/2020 tentang Standar Satuan Harga Regional : Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Juga ada ...

Selengkapnya

Mengenal Kartu Kuning Ketenagakerjaan

img 0096

Kartu Kuning ini adalah dokumen yang populer bagi para pencari kerja, karena seringkali dipersyaratkan dalam proses mencari kerja baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, tujuan dari keberadaan kartu kuning adalah untuk mendata para pencari pekerjaan khususnya pada sektor formal, sehingga dapat diketahui informasi terkait jumlah tenaga kerja yang belum ...

Selengkapnya

Melakukan Pemalsuan Dokumen Elektronik dari Instansi Pemerintahan/Instansi Publik

uu ite

Terkadang dalam proses penetapan administrasi pemerintahan yang berpengaruh pada hak, masyarakat dapat saja menghadirkan bukti berupa dokumen-dokumen untuk mempertahankan, memperkuat, dan/atau menolak penetapan tersebut agar haknya tetap bisa dimiliki. Namun tentunya kegiatan ini wajib dilandasi dengan cara-cara yang baik dan tidak memalsukan dokumen. Saat ini surat / dokumen instansi kedinasan Kementerian/Lembaga/Pemerintah ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?