Peraturan untuk menjadi pedoman dari PBJ Desa adalah Peraturan LKPP Nomor 12/2019, Peraturan PBJ Desa berbeda dengan Pengadaan di BUMN, berbeda dengan BUMD, dan berbeda dengan PBJ Pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan sendiri. LKPP sebagai lembaga yang mengatur tentang kebijakan Pengadaan menerbitkan PerLKPP 12/2019 yang menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk ...
SelengkapnyaPEMERINTAHAN
Urgensi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan BMD
Mari perhatikan timing perencanaan pengadaan pada Perpres PBJP : Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN ...
SelengkapnyaPemerintah dan Kritik tanpa Solusi, tepatkah?
Tidak perlu anti dengan kritik…. Sebising apapun! Coba lihat pertandingan olahraga, kalau tidak penonton di stadion yang memaki-maki, apakah rame? Penonton selain mendukung, juga niatannya berkomentar, dan ribut…. Buat yang nonton di rumah melalui TV, tenang… ada fitur yang tidak dimiliki oleh mereka yang nonton di Gelanggang Olahraga secara langsung… ...
SelengkapnyaSIPD antara Perencanaan dan Penatausahaan
SIPD itu adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemda, pada prinsipnya modul yang sedang happening digunakan banyak pihak saat ini adalah modul perencanaan dan modul penatausahaan keuangan. Konsepsi yang seringkali masih keliru adalah menginput informasi terkait standar harga yang masih menyebutkan merek, walaupun dalam aplikasi SIPD pada modul penatausahaan tidak menyebutkan ...
SelengkapnyaNegara Kondusif dan Lingkaran Baik maupun Lingkaran Buruk
Lingkaran Kecil Lingkaran Besar….. senandung lagu masa kanak-kanak memudahkan visualisasi kita dalam menggambar sebuah objek saat kita masih taman kanak-kanak, sesuatu yang mungkin dalam kondisi saat ini tidak sama pengalamannya karena generasi saat ini melakukan pendidikan pra-sekolah secara daring selama pandemi. Ya, negara kita dan berbagai negara lainnya sedang tidak ...
SelengkapnyaStrategi Pergeseran Anggaran Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebenarnya telah mengatur adanya APBD Pergeseran yang dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran yang menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Apa itu SiLPA? SiLPA dengan huruf ‘i’ kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu ...
SelengkapnyaReformasi Birokrasi dan Pencatatan Kinerja
Reformasi Birokrasi merupakan proses perbaikan berkelanjutan, birokrasi dari berbagai perspektif sebenarnya berbicara sebuah cakupan yang lebih besar, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi lekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya adalah PNS dan PPPK. Ketika diundangkannya UU ASN tahun 2014 silam, saya yang masih baru 3 tahun menjadi ...
SelengkapnyaPenyusunan RKA-SKPD APBD
Peraturan yang terkait dalam penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut : PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk dasar penyusunan Standar Harga menggunakan Perpres 33/2020 tentang Standar Satuan Harga Regional : Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Juga ada ...
SelengkapnyaMengenal Kartu Kuning Ketenagakerjaan
Kartu Kuning ini adalah dokumen yang populer bagi para pencari kerja, karena seringkali dipersyaratkan dalam proses mencari kerja baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, tujuan dari keberadaan kartu kuning adalah untuk mendata para pencari pekerjaan khususnya pada sektor formal, sehingga dapat diketahui informasi terkait jumlah tenaga kerja yang belum ...
SelengkapnyaMelakukan Pemalsuan Dokumen Elektronik dari Instansi Pemerintahan/Instansi Publik
Terkadang dalam proses penetapan administrasi pemerintahan yang berpengaruh pada hak, masyarakat dapat saja menghadirkan bukti berupa dokumen-dokumen untuk mempertahankan, memperkuat, dan/atau menolak penetapan tersebut agar haknya tetap bisa dimiliki. Namun tentunya kegiatan ini wajib dilandasi dengan cara-cara yang baik dan tidak memalsukan dokumen. Saat ini surat / dokumen instansi kedinasan Kementerian/Lembaga/Pemerintah ...
Selengkapnya