Dalam proses pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode evaluasi penawaran merupakan instrumen kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga rasional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Di titik inilah sering muncul diskursus—terutama pada pengadaan konstruksi—tentang bagaimana meritokrasi dapat diterapkan tanpa melanggar koridor regulasi. ...

Pengadaan yang Dewasa: Ketika Kontrak, Sistem, dan Etika Bekerja dalam Satu Nafas Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, persoalan jarang muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berawal dari asumsi kecil yang dibiarkan, detail administratif yang dianggap remeh, atau keputusan teknis yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Pada titik tertentu, semua ...

Manajemen Pelayanan Publik: Dari Prosedur Menuju Nilai Publik Manajemen pelayanan publik pada dasarnya tidak sekadar membahas bagaimana layanan diselenggarakan secara administratif, tetapi menyentuh dimensi yang lebih dalam: bagaimana negara hadir secara bermakna dalam kehidupan warganya. Pelayanan bukan lagi dipahami sebagai pemenuhan prosedur atau kepatuhan pada aturan, melainkan sebagai proses penciptaan ...

Governansi Digital: Menata Teknologi, Informasi, dan Keputusan dalam Organisasi Modern Pendahuluan Transformasi digital telah mengubah wajah organisasi secara mendasar. Teknologi informasi tidak lagi diposisikan semata sebagai alat bantu administratif, melainkan telah menjadi faktor strategis yang memengaruhi cara organisasi merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks inilah konsep governansi digital menjadi ...

Di lokasi pekerjaan itu, saya tiba dengan satu asumsi:yang kami periksa bukan bangunan masa depan, melainkan prestasi hari ini. Bangunan di depan mata tampak seperti rumah Doraemon—rapi, futuristik, seolah sebentar lagi Nobita akan keluar sambil mengeluh soal PR.Dari kejauhan, siapa pun akan berkata: ini sudah jadi. Namun saya tidak bekerja ...

Berikut ini adalah refleksi dari proses Pembelajaran Mata Kuliah S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Terbuka yang ditulis oleh Penulis yang baru saja selesai ujian hari ini : Pembelajaran kebijakan publik bukanlah sekadar menghafal definisi para ahli atau memahami tahapan kebijakan secara normatif. Kebijakan publik adalah arena dinamis yang mempertemukan kepentingan, ...

Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), pembayaran prestasi pekerjaan merupakan salah satu aspek penting yang kerap menjadi fokus kontrol perencanaan, pengawasan, dan audit. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 53 Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025) dan sampai saat ini tidak mengalami perubahan substansial meskipun Perpres telah ...

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 70 Perpres tersebut secara eksplisit memperluas ruang lingkup SPSE, mulai dari perencanaan pengadaan hingga pengelolaan penyedia dan katalog elektronik. Lebih dari itu, ayat (2) Pasal 70 menandai fase ...

Dalam setiap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, penyelesaian sengketa bukanlah klausul pelengkap. Ia merupakan pilar penting tata kelola kontrak yang menentukan bagaimana perselisihan akan diproses ketika terjadi perbedaan penafsiran, wanprestasi, atau dispute terkait pelaksanaan kewajiban para pihak. Perpres PBJP secara eksplisit menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian wajib dalam rancangan kontrak. Artinya, ...