Kesulitan pelaksanaan konsolidasi pengadaan—terutama yang bersumber dari keengganan PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ—pada dasarnya bukan persoalan tidak adanya dasar hukum. Regulasi sudah cukup jelas. Persoalannya justru berada pada dimensi organisasi, psikologis, dan tata kelola risiko yang melekat pada peran-peran tersebut. Pertama, konsolidasi menuntut keputusan lintas kewenangan, sementara struktur birokrasi kita ...

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, istilah konsolidasi sering kali dipahami secara sederhana sebagai upaya “mengumpulkan” atau “menggabungkan” kebutuhan dari beberapa unit kerja. Pemahaman ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jelas belum utuh. Jika kita kembali pada rumusan normatifnya, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 51 secara tegas menyebutkan bahwa Konsolidasi ...

Dalam praktik pengadaan, istilah Jasa Lainnya sering kali menjadi ruang abu-abu. Terlihat sederhana, tetapi jika tidak dipahami secara tepat, ia bisa menyeret kita pada desain pengadaan yang keliru sejak awal. Salah satu kekeliruan yang cukup sering muncul pada Jenis Pengadaan ‘Jasa Lainnya’ adalah memperlakukan pekerjaan yang secara substansi merupakan outsourcing ...

Awal tahun anggaran bukan sekadar waktu untuk bergerak cepat, tetapi momentum untuk memastikan pengadaan berjalan dengan arah yang benar. Banyak persoalan kontrak di akhir tahun—keterlambatan, perubahan pekerjaan, hingga sengketa—bermula dari keputusan awal tahun yang kurang matang. Pengadaan publik sejak tahap perencanaan sudah menentukan tingkat risiko, kualitas hasil, dan efektivitas layanan. ...

Dalam praktik birokrasi sehari-hari, pengadaan barang/jasa kerap diposisikan sebagai urusan administratif yang harus selesai tepat waktu, patuh aturan, dan tidak bermasalah. Fokus utama sering berhenti pada pertanyaan “sudah dibeli atau belum” dan “sudah dibayar atau belum”. Padahal, jika ditarik sedikit ke belakang, pengadaan sejatinya adalah ruang pengambilan keputusan yang menentukan ...

  Pejabat Pengadaan: Fokus pada Pemilihan Penyedia, Bukan Menggantikan Peran PPK Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, istilah Pejabat Pengadaan sering kali dipahami secara tidak utuh. Akibatnya, peran dan batas kewenangan antara Pejabat Pengadaan dan PPK kerap bercampur, bahkan saling tumpang tindih. Kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi menimbulkan ...

Jangan Menjadi PA/KPA/PPK yang Sekadar Ada, Namun Tidak Pernah Hadir Dalam banyak proses pengadaan, kita sering menjumpai satu kondisi yang tampak sepele tetapi berdampak besar: PA, KPA, atau PPK yang ada secara administratif, tetapi tidak hadir secara substantif. Nama tercantum di SK, tanda tangan tertera di dokumen, tetapi keterlibatan dalam ...

  Dalam praktik pengadaan, saya belajar—sering kali melalui pengalaman langsung—bahwa spesifikasi teknis yang baik tidak cukup berhenti pada dua hal klasik: spesifikasi mutu dan spesifikasi jumlah. Keduanya memang fundamental, tetapi belum tentu memadai untuk mengendalikan risiko di lapangan. Di banyak kasus, persoalan justru muncul bukan karena barangnya salah mutu atau ...

  Saya cukup yakin banyak orang di dunia pengadaan pernah mendengar ungkapan “the devil is in the detail.” Dan setelah sekian lama berkecimpung sebagai PPK, saya justru merasa ungkapan itu bukan sekadar pepatah, melainkan peringatan praktis yang sangat nyata. Terutama ketika kita mulai berhadapan dengan dokumen, spesifikasi teknis, dan kata-kata ...