Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya, kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan memiliki tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan ...

Repeat Order secara teknis dapat merujuk pada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2022. Dalam melakukan Repeat Order prinsip-prinsipnya sudah termuat kriteria dan syarat pelaku usaha jasa konsultansi dalam SE tersebut. Pihak utama yang memicu dari Repeat order adalah PPK yang melakukan proses Jasa Konsultansi tersebut. Ibaratnya ada chemistry ...

Pada artikel ini (https://christiangamas.net/tugas-pptk-termasuk-pptk-kompeten-pbjp/) walau memiliki kompetensi PPK, PPTK tetaplah PPTK dimana tugas PPK yang di rujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m itu bukan dilaksanakan PPTK sebagai PPK (kecuali dibunyikan dalam SK bahwa PPTK tersebut merupakan PPK PBJP yang mana hal ini tidak saya ...

Sebagai berikut tusi nya : mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi: menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan ...

E-Purchasing baik melalui katalog elektronik maupun toko daring secara definisi hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya. Dengan demikian tidak bisa kita lakukan dengan e-purchasing. kalau anda pernah melihat ada tenaga ahli hadir sebagai produk dalam katalog elektronik, ada 2 kemungkinan, pertama itu murni kesalahan, kedua, tenaga ahli tersebut ...

Pengadaan Barang / Jasa di Desa diatur dengan berpedoman pada Peraturan LKPP yang kemudian di tetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah, karena Desa/Kampung umumnya hanya ada di Kabupaten, maka Peraturan Kepala Daerah yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Bupati. Turut diatur di dalam Perbup PBJ Desa/Kampung terkait Prinsip Pengadaan sebagai berikut : ...

Menyambung dari artikel ini : https://christiangamas.net/kontrak-diperpanjang-namun-tidak-melakukan-penyerahan-jaminan-pelaksanaan-ketika-putus-kontrak-bagaimana/   saya memberikan solusi yang dapat ditempuh : memotong dari prestasi (bila ada) untuk disetor ke kas negara/daerah;atau penyedia menyetor. kenapa tidak menyarankan untuk penyedia menyerahkan perpanjangan jaminan dan mencairkan jaminan tersebut….????   karena : pada case tersebut kontrak yang diperpanjang akan diputus; ketika ...

Jaminan Pelaksanaan yang berlaku harus diserahkan, bila diberikan perpanjangan waktu/pemberian kesempatan kemungkinan besar Jaminan Pelaksanaan sudah tidak dapat memiliki cakupan waktu menjangkau perpanjangan waktu/pemberian kesempatan, dengan demikian sebelum melakukan penandatanganan adendum pemberian kesempatan/perpanjangan waktu maka penyedia wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan. Bagaimana bila terlupa? apakah jaminan pelaksanaan yang awal dapat dicairkan ...

Saat ini sudah terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka HPS yang sudah disusun berdasarkan Peraturan sebelumnya (Permenpupr 1/2022) perlu diperbaharui lagi. Kemarin saya menerima konsultasi tentang Paket Pekerjaan yang HPS ...

Pejabat Pengadaan sebagaimana Perpres PBJP memiliki tugas : Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus ...