apakah UUPA mengatur peralihan hak atas tanah? Prolog Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan berkaitan dengan peralihan Hak atas Tanah diatur dalam Pasal-pasal pada UUPA meliputi Pasal 20, 28, 35, dan 43 dan berhubungan dengan Peralihan Hak atas tanah juga menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah ...
SelengkapnyaChristian
Pembentukan Harga Nintendo Switch, sebuah analogi pembentukan harga di Masa Pandemik Covid-19
Salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang digagas oleh Philip Kotler adalah Harga (Price). Kotler mengungkapkan bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah empat P meliputi Price, Product, Place, dan Promotion. Harga bagi suatu usaha / badan usaha menghasilkan pendapatan, namun unsur-unsur bauran ...
SelengkapnyaCara Pengadaan, Swakelola dan Penyedia, Sudah pakai istilah yang tepat? bagaimana Optimasinya?
Yang terjadi dipelaksanaan, proses Pengadaan dan Swakelola sering kali dimaknai berbeda dengan regulasi, padahal Swakelola merupakan istilah “teknis” dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh ...
SelengkapnyaPeraturan Perundang-Undangan terkait Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : UU No 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : PP Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan ...
SelengkapnyaWanprestasi pada Hukum Perdata
Secara mendasar bagaimana kondisi wanprestasi sehingga dapat / bisa terjadi dan berlanjut di sengketakan dalam sebuah kontrak/perikatan? Prolog Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ...
SelengkapnyaDinamika Kebudayaan – Statis atau Dinamis atau Kekal?
Pengantar Artikel kali ini secara argumentatif disertai contoh konkrit mencoba menjelaskan apakah kebudayaan itu pasti berubah (dinamis), tetap (statis), atau kekal? Dengan demikian mari melihat dari sifatnya “Kebudayaan” apakah bisa berubah, atau tidak mungkin berubah? Kebudayaan dalam pengertian sempit seringkali diartikan sebagai adat tradisi atau kebiasaan sehingga seringkali dicontohkan dengan ...
SelengkapnyaSelamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vsBzmijkFIM[/embedyt]
SelengkapnyaGrasi Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Perspektif Tata Usaha Negara
Pendahuluan Menurut UU No. 22/2002 dan UU No. 5/2010, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi adalah salah satu dari empat hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia. Karena sifat alamiah Grasi yang memberikan “pengampunan” dan “pemaafan” diberikan kepada terpidana ...
SelengkapnyaTiga Bentuk Negara yang memberikan Peran dan Fungsi Berbeda Bagi Pemerintahan-nya
Berikut ini adalah tiga bentuk negara yang memberikan Peran dan Fungsi Berbeda bagi Pemerintahannya : bentuk political state : semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintahPada awalnya kekuasaan raja / monarki bersifat absolut dan belum ada pembagian kekuasaan, kemudian saat ini berkembang adanya pemisahan dimana raja hanya memegang fungsi legislatif ...
SelengkapnyaTiga Unsur Administrasi Negara Menurut C.S.T. Kansil
Menurut C.S.T Kansil ada 3 pengertian administrasi yaitu : (1) Sebagai aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekjen, Irjen, Gubernur, Bupati dan sebagainya) pokoknya semua organ yang menjalankan administrasi negara ; (2) Sebagai fungsi atau sebagai aktifitas ...
Selengkapnya