Dengan telah diterbitkannya “Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 08 tahun 2020 tentang Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” menjadi salah satu upaya strategis dari LKPP untuk memfasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang strategis di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal : pemberian saran, pendapat, rekomendasi, khususnya ...
SelengkapnyaChristian
Ngerumpi PeBeJe #39 – PBJP dan Keuda
Informasi Sertifikasi Tingkat Dasar Online Gratis dari LKPP
Dengan hormat, Berikut ini adalah informasi yang kami teruskan dari PPSDM LKPP, bahwa terdapat peluang untuk mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar / Standar Kompetensi Jabatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 yang menggunakan konsep full online learning menyikapi kebijakan Nasional kepemilikan Sertifikasi Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat ...
SelengkapnyaInstruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Keep It Simple????
Sebenarnya singkatan KISS memiliki kepanjangan Keep it Simple S*#!#d!!!!!!!!!!!!!!!! Namun kata terakhir tidak etis saya tuliskan lengkap di blog pengadaan ini, silahkan gunakan imajinasi anda hehehe…… Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih berlaku ya, silahkan download disini : Inpres 1 tahun 2015 Esensi ...
SelengkapnyaNgerumpi PeBeJe #38 – Lingkung Bisnis dan Lingkung Pengadaan?
Sharing Keseluruhan Dokumen Proses Tender Cepat Kontrak Payung Kab. Kutai Barat
Materi dalam Mudjisantosa Training & Consulting 27 Januari 2021 : Sharing Pengadaan Kontrak Payung Konsolidasi Kebersihan Untuk Semua SKPD Kab Dokumen ini saya sharing supaya : Semoga dapat disempurnakan dan bila ditemukan kekeliruan yang bisa menjadi masukan konstruktif, mohon tidak segan untuk memberikan informasi tersebut pada saya sebagai upaya perbaikan ...
SelengkapnyaPeran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan di Era Pandemi
Kelembagaan UKPBJ dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur dalam Pasal 75 sebagai berikut : Pasal 75 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah membentuk UKPBJmemiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (2)Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b.pengelolaan layanan pengadaan ...
SelengkapnyaNgerumpi PeBeJe #37 – Pengadaan Berkelanjutan?
Praktik yang menghalangi Kompetisi dan e-Procurement dapat mencegah-nya bukan lagi Peraturan yang rentan dicari celahnya
Melanjutkan materi tulisan sebelumnya Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya dengan demikian sebenarnya apakah kebutuhan pengadaan nasional kita perlu di buat aturan yang terlalu rinci? Berbicara tentang aturan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang aturannya sebagaimana artikel : Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya Ngerumpi ...
SelengkapnyaWebinar Gratis Kelas Khusus Mudjisantosa Training & Consulting – Diskusi Ringan Pengadaan Obat untuk Rumah Sakit atau Puskesmas
Webinar Gratis Mudjisantosa Training & Consulting :Diskusi Ringan Pengadaan Obat untuk Rumah Sakit / Puskesmas Narasumber : Eka Wara- Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Pembahas : Mudjisantosa DAFTAR DISINI Informasi Hub. Muklis – 085259596555 Informasi lebih lanjut : https://mudjisantosa.com/ Senin, 15 Februari 2021 14:00-15:30WIB Saya juga anggota Kelas khusus dan ...
Selengkapnya