Identifkasi kebutuhan bisa mengakibatkan cara pelaksanaan Pengadaan berubah, misal ketika ada DPA Rp600juta untuk pengadaan kendaraan. Sebenernya alih-alih langsung terjun melaksanakan pengadaan, mari diidentifikasi kebutuhannya, apakah : benarkah kebutuhannya adalah mobil dinas tersebut? bagaimana bila ternyata kebutuhannya adalah dapat produktif berpindah dari satu titik ke titik lain? (Mobilitas) Bila kebutuhannya ...

Organisasi perlu di state dan di declare Tujuan Kebijakan dan Strategi nya Organisasi kemudian memiliki anggaran Anggaran tersebut digunakan untuk proses Pengadaan. Kebutuhan belanja anggaran tersebut wajib selaras dengan tujuan kebijakan dan strategi Organisasi, kemudian jadilah daftar belanja, nah eksekusi daftar belanja ini harus sinkron dengan aturan Pengadaan, sinkron disini ...

Pada prinsipnya pengelolaan dan penggunaan uang negara baik APBN/APBD/Sebagian/seluruh yang kita integrasikan di RUP sebagai Non Pengadaan atau termasuk pengadaan dikecualikan boleh digunakan secara serampangan dan sembarangan. Non Pengadaan dan Pengadaan dikecualikan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan berarti dikecualikan dari perpres PBJP lantas bisa digunakan sembarangan, Pengadaan Dikecualikan juga merupakan ...

Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha mengamanatkan adanya pengembangan pada para Pelaku Usaha. Hal ini bukan sesuatu yang kontradiktif, interaksi antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah bukanlah sesuatu yang diharamkan/dilarang. Pelaku Usaha termasuk dalam Pelaku Pengadaan berdasarkan Perpres PBJP, dengan demikian untuk mereduksi permasalahan dalam proses Pengadaan ...

Model dokumen pengadaan pada prinsipnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan proses pengadaan yang dapat mencapai tujuannya. Misalkan pada kontrak pengadaan barang dalam 9 bulan masa pekerjaan yang jumlah barangnya dikirim perbagian pekerjaan tiap bulan, sehingga menambahkan persyaratan kontraktual seperti mengatur jumlah bagian barang/jasa yang kalau telah terlampaui hingga beberapa ...

Pernah ada hal seperti ini ditanyakan kepada saya : bagaimana belanja BHP pemulazaran/ peti jenazah di APBD.. pengadaan langsungkah atau kita pakai pengadaan darurat ayat (1) Pasal 59 Perpres 12/2021 : Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri ...

Manakah dari pilihan berikut ini merupakan kombinasi yang tepat untuk dikatakan konsolidasi ? a. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Jasa Kebersihan Linen Pada Rumah Sakit b. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Jasa Digitalisasi Arsip c. Pengadaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan Gedung d. Pengadaan Jasa Advokasi Hukum dan Jasa Internet ...

Ada 2 soal biasanya jadi satu kelompok rincian : Dalam DPA Pemda terdapat rincian belanja uang harian perjalanan dinas, pada RUP dikategorikan : a. Paket Pengadaan Langsung b. Paket Pengadaan Dikecualikan c. Paket Pengadaan Swakelola d. Paket Pengadaan Penyedia 2. Dalam DPA Pemda terdapat rincian belanja uang akomodasi penginapan perjalanan dinas, ...

Pada Perpres 12/2021 di Pasal 66 ayat (1) berlaku : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban ini berlaku bila Pasal 66 ayat (2) terpenuhi, yaitu : Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri ...