Solusi dan Konsultasi melalui Asosiasi Vendor Indonesia (Avendo)

Asosiasi Vendor Indonesia (AVENDO) memberikan konsultasi bagi para Pelaku Usaha, dasar hukum dari Pembinaan Pelaku Usaha adalah Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha. Para anggota dapat melakukan konsultasi dengan para pengurus AVENDO. Untuk bergabung dengan Asosiasi Vendor Indonesia, para Pelaku Usaha dapat bergabung melalui tautan : Member Area ...

Selengkapnya

Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal Era Perpres 12/2021

Tender Cepat Gagal

Perhatikan ketentuan berikut : Pasal 57 ayat (11)  ini tidak melarang setelah beberapa kalo Tender Cepat Gagal ditindaklanjuti dengan Penunjukan Langsung,  namun memberikan ruang bagi Tender Cepat untuk mempertimbangkan metode pemilihan penyedia pada pasal 38 ayat (1), memang salah satunya adalah Penunjukan Langsung. Sehingga pertimbangannya dilakukan dengan memberikan treatment berupa ...

Selengkapnya

Serah terima Pengadaan

Hasil Kontrak Pengadaan secara administrasi diterima oleh PPK dengan sebuah dokumen, dokumen tersebut bentuknya Berita Acara, Berita Acara ini hadir tiap barang/jasa selesai diterima. Untuk pekerjaan kompleks perlu dilampirkan Kertas Kerja Pemeriksaan, tapi untuk pekerjaan yang lebih simpel seperti Pengadaan makan minum rapat, laporan kegiatan rapat, daftar absensi, dan dilampirkan ...

Selengkapnya

Melakukan “Bridging” KBLI tahun terbaru dan KBLI tahun sebelumnya

whatsapp image 2022 04 20 at 10.22.33 am

Perlu dilakukan penjembatanan / bridging antara KBLI versi terbaru dengan KBLI versi sebelumnya, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi menimbulkan ragam kegiatan ekonomi baru yang diklasifikasikan berbeda, dengan demikian terdapat perubahan kode KBLI itu hal yang sangat mungkin terjadi. Karena terdapat KBLI yang berubah, maka terdapat publikasi ...

Selengkapnya

HPS untuk Pbj Dibawah 10 juta

Masa Berlaku Harga Perkiraan Sendiri

Pagi pak, mau nanya, untuk Pengadaan barang/jasa dibwah 10jt kan td perlu HPS. utk jasa konsultan bagaimana , nnti bkin SPK nya lgsg sebut hps aja kah tnpa rinciannya biaya personil dan nonpersonilnya? Mksh Jawab : HPS memang tidak wajib disusun untuk PBJ nilai tersebut Tapi kalau diperlukan ya tetap ...

Selengkapnya

Barang bekas dan Pbj pemerintah

Pemgadaan Barjas bekas pada Pemerintah, bolehkah? Pada prinsipnya regulasi yang menyatakan “dilarang beli barang bekas tidak ada” Tapi bila memahami prinsip Pengelolaan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah, umur barang yang baru di peroleh / akusisi wajib memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan barang Bila membeli barang bekas maka umur ekonomis menjadi ...

Selengkapnya

Penyebutan Merek pada Pengadaan Pemerintah

Menentukan Dan Menetapkan Spesifikasi

Apakah Pengadaan Pemerintah memungkinkan disebutkan merek? Ketentuan penyebutan merek dalam perpres 12/2021 hanya dimungkinkan untuk : Dalam penyusunan spesilikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring. Jadi bila pengadaan ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?