Sebagai bentuk perpanjangan atau turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata cara belanja bersumber dari APBN/APBD secara umum (serta secara khusus pada APBDesa), setiap pengeluaran negara harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam ketentuan APBN/APBD, khususnya pada Pasal 28 ayat (1), telah diatur secara spesifik mengenai bentuk-bentuk Kontrak yang ...

Dalam dunia komputasi, analogi yang paling tepat untuk memahami perangkat keras adalah melihat industri ponsel pintar. Kita mengenal Android sebagai Open Ecosystem, di mana sistem operasinya dapat digunakan oleh berbagai produsen seperti Samsung, Infinix, atau LG untuk merilis produk dengan merek masing-masing. Sebaliknya, Apple dengan macOS atau iOS, serta Huawei ...

Disclaimer: Artikel ini adalah karya fiksi. Nama, karakter, tempat, dan peristiwa yang digambarkan di sini adalah produk imajinasi penulis atau digunakan secara fiktif. Setiap kemiripan dengan orang sebenarnya, hidup atau mati, atau peristiwa nyata adalah murni kebetulan. ​Kronik Sang Pewaris: Napas Konflik Kepentingan dan Gunung Emas 58 Ton ​Di usia ...

Sebuah renungan…… murni fiktif, namun kesamaan situasi di kehidupan nyata mungkin hanyalah kebetulan….. Namaku mungkin tak perlu kalian tahu. Cukuplah aku dipanggil sebagai ‘orang dalam’. Selama bertahun-tahun, aku menganggap aturan pengadaan hanyalah deretan kalimat birokrasi yang kaku. Aku pikir, Pasal 7 Perpres 16/2018—bahkan setelah ditambah penegasannya di Perpres 46/2025—hanya sekadar ...

Bencana alam, seperti erupsi gunung berapi atau banjir besar, sering kali menyisakan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur yang masif. Selain upaya evakuasi, tantangan terbesar bagi pemerintah adalah bagaimana memulihkan kehidupan warga yang terdampak. Sering kali, kita dihadapkan pada dilema: antara kebutuhan kecepatan (“darurat”) dan kebutuhan kualitas (“permanen”). Lantas, bagaimana aturan ...

Hubungan antara Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Penanganan Bencana oleh Pemerintah dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan irisan saling terkait antara Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas ...

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), strategi pemaketan adalah fondasi krusial bagi efektivitas belanja negara. Melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, pemerintah melakukan pembaruan signifikan, termasuk menyisipkan ketentuan baru (Pasal 20A dan 20B) yang melengkapi Pasal 20 sebagai acuan utama pemaketan. Prinsip Utama (Pasal 20) Pasal 20 tetap menjadi “jantung” ...

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemilihan jenis kontrak adalah strategi krusial yang menentukan keberhasilan sebuah proyek. Salah satu yang paling sering digunakan dan memiliki karakteristik unik adalah Kontrak Lumsum. Mengapa kontrak ini begitu istimewa? Mari kita bedah dalam 2 menit. Apa Itu Kontrak Lumsum? Sesuai dengan regulasi, Kontrak ...

Dalam dunia Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, kita sering kali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan dinamis. Terkadang, aturan yang kaku justru berpotensi menghambat tercapainya Value for Money atau efisiensi pengadaan. Di sinilah Professional Judgement (Penilaian Profesional) hadir sebagai kunci bagi para pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan) untuk mengambil keputusan yang inovatif ...

​Dalam tata kelola pemerintahan modern, penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berdiri di atas dua pilar utama yang mengharuskan adanya navigasi hukum yang sangat hati-hati: tuntutan akan transparansi publik dan kewajiban untuk mematuhi pelindungan data pribadi. Seiring dengan evolusi regulasi dari Perpres 16/2018 hingga kerangka kebijakan pengadaan yang terus disempurnakan ...